Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gus Ipul Minta Korban Lapindo Stop Blokade  

image-gnews
Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi
Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf minta warga korban Lapindo bersabar dan menghentikan blokade jalan dan rel kereta api yang telah dilakukan sejak Ahad, 25 September 2011.

Menurut Gus Ipul--sapaan Saifullah Yusuf--pemerintah tidak mungkin membiarkan korban berlama-lama mendiami kawasan yang tidak layak huni seperti yang dialami warga di 45 RT. "Pak Gubernur terus kawal, silakan bersabar. Ini akan dilakukan bertahap," katanya, Senin, 26 September 2011.

Bertahap yang dimaksud Gus Ipul yaitu karena 45 RT merupakan kawasan yang paling akhir terkena imbas Lapindo. Padahal kawasan lainnya yang sudah terlebih dahulu terkena imbas lumpur sampai saat ini masih ada yang belum mendapatkan ganti rugi.

Kawasan di sembilan RT di tiga desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi, misalnya, saat ini masih dalam proses penandatanganan Peraturan Presiden baru, sehingga ganti rugi pun hingga detik ini belum diberikan kepada warga tersebut. "Yang sembilan RT saat ini sedang diproses. Nanti kalau sudah jalan baru 45 RT, kan harus bersabar tidak bisa semuanya bareng," ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, pemerintah pusat dalam hal ini Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto telah menjanjikan akan ada keputusan terkait nasib warga di 45 RT ini paling lambat pada Oktober mendatang.

Saat ini tim gabungan dari Kementerian PU, Badan Geologi, serta BPLS juga terus mengkaji dan melakukan uji kelayakan di kawasan 45 RT tersebut. Hasil dari uji kelayakan ini diperlukan mengingat untuk pemberian ganti rugi dari pemerintah diperlukan uji secara ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Edy Purwinarto menegaskan tim pengkaji saat ini terus melakukan pendalaman di kawasan 45 RT. Hasil kajian ini akan melengkapi kajian yang telah dilakukan oleh tim bentukan Gubernur Jawa Timur yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian. "Gubernur telah membentuk tim dari Universitas Airlangga dan ITS, hasilnya kawasan 45 RT layak diberikan ganti rugi, tapi hasil ini masih perlu pendalaman dari tim bentukan pusat," kata Edy. Karena itu warga diminta tetap bersabar sambil menunggu hasil kajian ini.

Edy menambahkan, saat ini unjuk rasa korban Lapindo yang digelar hari ini terpaksa dibubarkan oleh aparat keamanan. Pembubaran terpaksa dilakukan karena blokade jalan yang dilakukan sejak kemarin telah mengganggu perekonomian. Sebab kawasan itu merupakan jalan utama perekonomian Jawa Timur. "Permintaan mereka sudah kami penuhi. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berunjuk rasa," ujarnya.

FATKHURROHMAN TAUFIQ


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.


8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

29 Mei 2014

Seorang warga dengan wajah di penuhi lumpur berdiri di sisi tanggul seusai memasang puluhan patung manusia lumpur di atas lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, (26/5). TEMPO/Fully Syafi
8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

Warga ingin Bank Jatim mengeluarkan dana talangan.


Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

14 Desember 2012

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang resmi pensiun terhitung hari Jumat (31/10), usai menggelar konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, (31/10). Dalam keterangannya Bagir menyampaikan reformasi birokrasi dan transparasi di lingkungan pera
Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

Bagir Manan menilai Kasus Lapindo perbuatan melanggar hukum sehingga yang berwenang menentukan soal ganti rugi adalah pengadilan biasa.


Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

29 November 2012

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam sidang pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, (13/10). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes.


3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

23 November 2012

TEMPO/Fully Syafi
3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

Korban lumpur Lapindo menuntut Minarak Lapindo membayar sisa ganti rugi yang mencapai Rp 400 miliar.


Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

7 November 2012

Sejumlah pekerja dan alat berat memperbaiki ambrolnya tanggul penahan lumpur Lapindo di Titik 22 ,desa Siring, Sidoarjo. TEMPO/Fully Syafi
Sidoarjo Siagakan Relawan Tanggap Bencana Lapindo  

Pemerintah kabupaten menyiapkan skenario terburuk.


Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

5 November 2012

Seorang warga korban lumpur panas Lapindo menabur bunga kelautan lumpur usai istighosah di tanggul titik 61, Desa Ketapang Keres, Porong, Sidoarjo, Jatim, Selasa (17/7). ANTARA/M Risyal Hidayat
Lapindo Brantas Incar Lapangan Offshore Madura  

Lapindo Brantas Inc (LBI) masih mencari mitra untuk turut mendanai pengembangan industri hulu migas itu.


Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

5 November 2012

Seorang warga melintas di atas tanggul lumpur di titik 29, desa Besuki, Porong, Sidoarjo, Senin (5/28). Sejumlah warga korban lumpur menduduki pos BPLS dan melarang semua kegiatan BPLS dikawasan lumpur sebelum ganti rugi korban terbayarkan. TEMPO/Fully Syafi
Hujan Turun, Lumpur Lapindo Nyaris Meluap

Luberan lumpur di titik P 71-10d dan P 21-22 akan berdampak pada rel kereta api dan Raya Porong. Sementara titik P 33 akan berdampak pada permukiman.


Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

14 September 2012

Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berjalan diatas lumpur kering dititik 21 desa Siring, Sidoarjo, Kamis (22/9). Paska longsornya gunung lumpur dititik 21, kawasan lumpur Lapindo tertutup bagi wisatawan. TEMPO/Fully Syafi
Juru Bicara Badan Penanganan Lumpur Tewas Mendadak

Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Khusairi, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung.


Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

10 September 2012

Seorang warga korban lumpur panas Lapindo menabur bunga kelautan lumpur usai istighosah di tanggul titik 61, Desa Ketapang Keres, Porong, Sidoarjo, Jatim, Selasa (17/7). ANTARA/M Risyal Hidayat
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana untuk Lapindo

Tahun 2013 pemerintah menganggarkan Rp 2,236 triliun naik dari tahun ini Rp 1,533 triliun.