Thailand Batalkan Jual Beras ke Indonesia

TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300 ribu ton beras ke Indonesia, yang sebelumnya telah disepakati pemerintahan sebelumnya. Pembatalan akan menambah kontroversi seputar kebijakan beras pemerintah yang berkuasa di Thailand setelah pemilu pada 3 Juli lalu.

Badan Usaha Logistik Thailand meneken nota kesepahaman (terkait beras) pada pertengahan Agustus. Kesepakatan itu efektif bila Menteri menandatangani kesepakatan. “Tapi saya tidak menandatangani," kata Menteri Perdagangan Thailand Na Ranong Kittirat di Bangkok, Selasa, 27 September 2011.

Menurut Kittirat, harga yang sudah disepakatai dalam nota kesepahaman itu tidak sesuai dengan harga keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para petani lokal. “Jadi kesepakatan tersebut tidak bakal terjadi. Kami berharap Indonesia akan mengerti," ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, mengatakan ia tidak mengetahui kesepakatan telah dibatalkan. "Kami belum mendapat informasi resmi dari Thailand. Di sisi lain, kami telah mengirim surat kepada Pemerintah Thailand untuk meminta informasi tentang kemajuan dalam kontrak," katanya.

Pedagang yang dekat dengan kesepakatan ekspor itu mengatakan Agustus lalu beras Thailand dengan tingkat patahan 15 persen kelas dijual dengan US$ 550 per ton, termasuk biaya operasional dan biaya pengiriman hingga ke tempat, atau sekitar US$ 515 per ton bila barang sampai di pelabuhan.

Partai Puea Thai, yang menguasai pemerintahan, memiliki basis kekuatan massa petani di bagian utara dan timur laut Thailand. Sedikitnya 24 juta dari populasi 67 juta orang bergantung pada beras untuk hidup. Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra telah membuat prioritas untuk meningkatkan standar hidup.

Pemerintahan baru Thailand berjanji akan membeli harga beras petani 15.000 baht atau US$ 481 per ton untuk komoditas padi pada Oktober mendatang. Ini lebih tinggi ketimbang harga pasar 8.000 baht selama Agustus, tak lama setelah pemerintah dibentuk, dan 11 ribu baht yang dijamin pemerintahan sebelumnya.

Namun sejumlah ekonom mengkhawatirkan pembatalan tersebut dapat mendongkrak harga beras Thailand di pasar ekspor. Sebab, para petani di Negeri Gajah Putih akan berbalik menahan stoknya untuk mendapatkan keuntungan saat pemberlakuan kebijakan pembelian oleh pemerintah berlaku bulan depan.

Gejolak harga, menurut ekonom, diperkirakan bakal mempengaruhi anggaran negara dan inflasi di Thailand serta akan menjalar ke seluruh Asia. Thailand merupakan eksportir beras terbesar dunia. Negara pelanggannya termasuk Cina, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Afrika Selatan, dan Nigeria.

Awal bulan ini Indonesia mengirim proposal kepada Thailand dan Vietnam untuk memperpanjang perjanjian impor, yang masing-masing berakhir pada 2011 dan 2012. Indonesia tampaknya berusaha mendahului rencana intervensi pemerintah baru pada Oktober yang akan memicu lonjakan harga.

BOBBY CHANDRA | BUSINESS LIVE | REUTERS