Harga Beras Dalam Bahaya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga beras. Ini terkait dengan langkah pemerintah Thailand yang membatalkan penjualan 300 ribu ton beras ke Indonesia, yang telah disepakati pemerintahan sebelumnya. “Efeknya sangat besar terutama untuk harga dalam negeri. Ini bahaya,” katanya di Jakarta, Selasa, 27 September 2011.

Winarno memperkirakan harga rata-rata beras akan naik menjadi Rp 8.500-9.000 per kilogram. Menurut dia, saat ini harga gabah kering giling di tingkat petani sudah mencapai Rp 4.500 per kilogram. Dengan adanya pembatalan ekspor beras Thailand tersebut harga gabah dapat naik menjadi Rp 5.000 per kilogram. Inilah yang bisa memicu harga beras ikut melambung.

Winarno mengakui pasokan beras dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Apalagi produksi di masa tanam gadu tidak mungkin besar. Luas lahan di musim tanam gadu yang berlangsung Oktober-Maret hanya sekitar 1 juta hektare. Luasan lahan itu hanya bisa menghasilan sekitar 4 juta ton beras. “Tapi ini belum bisa mengimbangi konsumsi masyarakat yang mencapai 2,5 juta ton per bulan,” katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengupayakan percepatan tindakan alternatif seperti menurunkan tingkat konsumsi beras masyarakat melalui program diversifikasi pangan dan mengawal proses tanam gadu agar produksi maksimal. Pengawalan proses tanam gadu ini bisa lewat hujan buatan untuk merangsang daerah dengan debit air kurang. 

Contohnya seperti di wilayah Jawa Barat seperti Indramayu dan Cirebon. “Karena hujannya terlambat dari Oktober maka tanamnya juga akan mundur sehingga mengganggu siklus panen nanti,” ungkapnya. Namun tak bisa dimungkiri, efek kenaikan harga beras akan membuat petani menikmati untung. “Kalau harga beras petani naik tinggi, yang kasihan konsumen murni,” ujarnya.

Pemerintahan baru Thailand membatalkan penjualan 300 ribu ton beras ke Indonesia, yang sebelumnya telah disepakati oleh pemerintahan lama. Badan Usaha Logistik Thailand meneken nota kesepahaman terkait impor beras pada pertengahan Agustus lalu. Kesepakatan ekspor akan efektif bila menteri perdagangan ikut menandatangani. 

“Tapi saya tidak menandatangani," kata Menteri Perdagangan Thailand Na Ranong Kittirat kepada Reuters kemarin. Menurut Kittirat, harga yang disepakati tidak sesuai dengan harga keinginan pemerintah Thailand dalam menjamin kesejahteraan para petani lokal. “Sehingga kesepakatan itu tidak bakal terjadi. Kami berharap Indonesia akan mengerti.”

Partai Puea Thai, yang menguasai pemerintahan pasca pemilu 3 Juli, memiliki basis massa petani di bagian utara dan timur laut. Kehidupan 24 juta orang dari populasi 67 juta jiwa di negeri itu bergantung pada beras. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membuat prioritas untuk meningkatkan standar hidup.

Pemerintahan baru berjanji membeli beras petani sebesar 15 ribu baht atau setara dengan Rp 4,5 juta per ton pada Oktober. Ini lebih tinggi ketimbang harga pasar 8.000 baht pada Agustus, tak lama setelah pemerintah dibentuk. Harga itu juga lebih tinggi dari pembelian pemerintah sebelumnya 11 ribu baht. 

Kebijakan tersebut berpotensi memicu kelangkaan beras di pasar ekspor. Sebab petani Thailand justru enggan melepas stok beras untuk mendapatkan harga tinggi pada Oktober mendatang. Selain memicu kelangkaan, harga beras dunia pun bakal naik lebih tinggi. Bahkan, para ekonom memperkirakan kebijakan baru tersebut akan memunculkan ancaman inflasi di Asia. 

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, mengatakan ia tidak mengetahui kesepakatan ekspor telah dibatalkan. "Kami belum mendapat informasi resmi dari Thailand. Di sisi lain, kami sudah mengirim surat kepada Thailand untuk meminta informasi tentang kemajuan dalam kontrak," katanya.

Awal bulan ini Indonesia mengirim proposal kepada Thailand dan Vietnam untuk memperpanjang perjanjian impor, yang masing-masing berakhir pada 2011 dan 2012. Indonesia tampaknya berusaha mendahului rencana intervensi pemerintah baru pada Oktober, yang akan memicu lonjakan harga.

ROSALINA