TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) mendapat tambahan pasokan gas untuk diekspor ke Singapura. "Tambahan pasokan sebanyak 100 BBTUD," kata Kepala BPMigas R. Priyono ketika dijumpai di Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-66, Rabu, 28 September 2011.
Menurut Priyono, tambahan pasokan ini didapatkan dari mekanisme swap atau pertukaran. Selain Singapura, tambahan pasokan juga diberikan untuk pasar domestik sebanyak 80 BBTUD. Pasokan gas yang akan di-swap berasal dari Lapangan Gajah Baru, Laut Natuna, yang dioperatori oleh Premiere Oil, dan Lapangan Jambi Merah yang dioperatori oleh Joint Operator Body PHE-Talisman.
Produksi kedua lapangan tersebut akan dialirkan ke Singapura. Menggantikan pasokan yang sebelumnya dialirkan dari Blok Corridor milik Conoco Philips. "Dari Conoco nanti dialihkan ke Jawa," jelasnya.
Rencananya, gas dari Conoco tersebut akan dialirkan untuk PLTGU Muara Tawar, Bekasi, dengan harga yang disepakati sebesar US$ 5-7 per BBTUD. Dengan begitu, pembangkit milik PLN tersebut akan mendapatkan tambahan gas sebanyak 80 BBTUD. Gas dari Conoco dipilih untuk dialirkan ke Jawa karena telah tersedia infrastruktur pipa gasnya. "Sedangkan dari Lapangan Gajah Biru dan Jambi Merang belum ada."
Mekanisme swap ini targetnya akan mulai berlaku pada bulan depan. Saat ini tinggal menunggu persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait rencana pertukaran tersebut.
Priyono menegaskan tambahan pasokan tersebut sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kontrak gas Indonesia ke Singapura yang masih kurang dari volume yang disepakati selama ini. "Karena kalau kontrak pasokan tidak dipenuhi, akan terkena penalti,” kata dia.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo menyatakan semula tidak ada rencana dari pemerintah untuk menambah pasokan ke Singapura. "Tapi ternyata ada sumber gas baru yang menginginkan hasil produksinya masuk ke Singapura," paparnya.
Selain itu, pasokan dialirkan ke Singapura dikarenakan infrastruktur negara tersebut lebih siap ketimbang dalam negeri. Pemerintah tetap akan mengupayakan renegosiasi agar gas tersebut bisa dialihkan kembali ke dalam negeri apabila infrastruktur untuk gas tersebut telah siap.
GUSTIDHA BUDIARTIE