KPK Vs DPR , Serangan Senayan Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Serangan balik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sementara kandas di tengah jalan. KPK tetap tidak memenuhi panggilan DPR dan terus mengusut peran para politikus Senayan dalam kasus suap.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafy, mengatakan langkah KPK tidak menghadiri panggilan DPR sesuai dengan keinginan publik. Bila KPK mendatangi DPR, di samping rawan intervensi politik, "Citra KPK bisa buruk," ujar Uchok kemarin.

DPR telah dua kali memanggil KPK dengan dalih untuk berkonsultasi soal mekanisme pembahasan anggaran. Panggilan pertama melayang sehari setelah KPK memeriksa empat pemimpin Badan Anggaran sebagai saksi dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun panggilan kedua keluar bersamaan dengan pengumuman KPK untuk memeriksa kembali dua wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, memuji langkah KPK yang terus berupaya memeriksa Tamsil dan Olly. "Ini kemajuan kinerja KPK," kata Ade kemarin.

Menurut Ade, kini waktunya KPK melangkah maju dengan tidak sekadar membongkar korupsi pada tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah. "KPK harus membongkar korupsi politik. Kalau yang teknis, enggak ada perlawanan," ujarnya.

Rabu lalu, Tamsil dan Olly menolak diperiksa lagi oleh KPK. Mereka hanya bersedia mengirim dokumen catatan rapat Badan Anggaran. Sikap Tamsil dan Olly didukung pimpinan DPR, yang meminta KPK memenuhi dulu undangan ke Senayan.

Kemarin Tamsil dan Olly mulai melunak. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, kedua politikus itu sudah memastikan akan memenuhi panggilan KPK pada 3 Oktober nanti. Bila dianggap perlu, Tamsil bahkan menyatakan siap mundur dari DPR. "Capek dengan tarik-menarik politik," kata Tamsil kepada Tempo.

FEBRIYAN | ATMI PERTIWI | RINA RUSMAN P