Presiden Ingatkan Tiga Kementerian Soal Tata Kelola Keuangan  

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tiga kementerian melaksanakan semua rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Beliau meminta harapan KPK ditindaklanjuti," kata Menteri Agama Suryadharma Ali seusai peringatan Hari Pancasila di Monumen Lubang Buaya kemarin.

KPK dua hari lalu melaporkan tiga kementerian kepada Presiden Yudhoyono. Lembaga antikorupsi itu menilai tata kelola keuangan ketiga lembaga negara tersebut tergolong buruk. Selain Kementerian Agama, dua lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sorotan terhadap Kementerian Agama meliputi, antara lain penyelenggaraan haji, peraturan, undang-undang, dan tenaga yang dianggap kurang kapabel, misalnya pada bagian keuangan. Namun, menurut Suryadharma, sorotan pelaksanaan haji dilakukan pada masa sebelum dirinya menjabat di Kementerian itu. Kementerian juga dikritik karena minimnya pegawai berlatar belakang akuntansi.

Suryadharma menyatakan terbuka kepada semua masukan dan rekomendasi KPK. Ia siap membuka diri terhadap asistensi lembaga antikorupsi itu. Semua ini, kata dia, demi perbaikan sistem manajemen pengelolaan keuangan untuk mencegah korupsi.

"Saya kira tidak karena apa yang disorot KPK sudah ada yang diselesaikan," kata dia. "Tapi kalau KPK mau memberikan asistensi itu, saya kira sangat bagus."

Meski tak tahu isi laporan KPK, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengaku belum mendapat arahan Presiden Yudhoyono. "Belum tahu saya, tadi ketemu (Presiden) juga belum menyampaikan," kata Menteri Nuh. "Laporan KPK isinya apa juga belum tahu persis."

Nuh menegaskan bahwa dirinya akan melaksanakan pemerintahan yang baik. Menteri Pendidikan Nasional ini mengakui adanya masalah dengan transparansi dan akuntabilitas di masa lalu. Namun Kementerian itu masih berbenah melalui reformasi birokrasi.

Menteri Nuh meminta waktu perombakan sistem dan sumber daya manusia. Perombakan orang dilakukan di inspektorat jenderal sampai kesekretariatan jenderal. "Perlu waktu, mudah-mudahan dalam perjalanannya, good government itu ditegakkan," kata dia. Kementerian Pendidikan Nasional mengharap masukan pula dari kepolisian dan kejaksaan.

EKO ARI WIBOWO