Citra Merosot, Marzuki Usul DPR Bikin ''Rumah Aspirasi''  

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merealisasikan program pembangunan "rumah aspirasi" di setiap daerah pemilihan. Menurut dia, pembangunan rumah aspirasi ditujukan untuk mendekatkan masyarakat dengan DPR, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, saat ini ruang komunikasi masyarakat dan DPR dilakukan per anggota Dewan, sehingga anggota akan berkompetisi untuk memperjuangkan aspirasi. Hal ini memunculkan sejumlah kasus termasuk soal anggaran.

"Kalau ada rumah aspirasi di daerah pemilihan, di sana itu tidak ada bicara partai, perorangan di sana bicara antarfraksi," kata Marzuki di Istana Negara, Senin 3 Oktober 2011.

Sebelumnya Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan citra politikus berada di titik nadir sepanjang sejarah politik Indonesia. Budaya korupsi politikus pusat dan daerah telah menghancurkan kepercayaan publik. "Ini harus segera diperbaiki," kata peneliti LSI, Adrian Sopa, dalam pemaparan hasil survei "Badan Anggaran dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik" di Jakarta, kemarin, Minggu 2 Oktober 2011.

LSI melakukan jajak pendapat terhadap 1.200 responden pada 5-10 September lalu di 33 provinsi. Survei dilakukan dengan multistage random sampling atau metode acak. Pertanyaan disebar ke daerah terpilih sesuai dengan populasi 33 provinsi itu dengan tingkat kesalahan 2,9 persen. Hasilnya diperkuat oleh penelitian kualitatif dari 100 responden, terdiri atas politikus, akademisi, dan praktisi media.

Hanya 23,4 persen responden menilai kinerja politikus positif. Angka ini turun sekitar 20,8 persen dibanding hasil survei enam tahun lalu. Sebanyak 51,3 persen responden menilai kinerja politikus buruk dan sangat buruk. Politikus yang dimaksudkan bukan hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menteri, tapi juga kepala daerah.

Marzuki menargetkan pembangunan rumah aspirasi ini bisa rampung tahun depan. Wacana pembangunan rumah aspirasi ini bukan hal baru. Pembangunan rumah aspirasi ini juga pernah dilontarkan Fraksi Partai Golkar di DPR. Golkar mengusulkan setiap anggota DPR akan mendapat anggaran Rp 200 juta untuk pembangunan rumah aspirasi. Namun usulan itu ditentang habis-habisan karena dinilai memboroskan anggaran negara dan riskan untuk masuk kantong partai.

Soal penilaian bahwa rumah aspirasi akan memboroskan anggaran, Marzuki menampiknya. "Anggaran DPR itu sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Kami itu hanya nol koma, kok. Sedangkan kami ingin DPR sebagai lembaga politik, pilarnya demokrasi mewakili rakyat, menjadi lembaga kredibel yang dapat dipercaya rakyat," ucapnya.

EKO ARI WIBOWO