Setahun Indonesia Kekurangan 800 Ribu Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Pertumbuhan penduduk nasional tidak seimbang dengan jumlah perumahan dan pemukiman yang layak. “Selisih pertumbuhan setiap tahun antara jumlah masyarakat dengan tempat tinggal selalu bertambah sekitar 600 ribu hingga 800 ribu rumah,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat ditemui dalam acara Hari Habitat Dunia di Kementerian Pekerjaan Umum, Senin, 3 Oktober 2011.

Kementrian Pekerjaan Umum, menurut Djoko, mengatasi backlock atau selisih kebutuhan rumah dengan melakukan pembangunan Rusunawa atau Rumah Susun Sederhana Sewa. Hal ini juga dinyatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono yang menyatakan akan dibangung 270 rumah susun sewa atau rusunawa hingga tahun 2014. “Pembangunan secara multiyears ini memiliki investasi sebesar Rp 12 miliar per Rusunawa,” kata Budi.

Djoko menyatakan, program rusunawa ini sering kali mengalami masalah berkaitan dengan pemerintah daerah. “Ada dua hal yang biasanya menentukan biasanya dana dan daya,” kata Djoko. Ia memaparkan, beberapa rusunawa yang sudah terbangun belum dapat dihuni terkendala sarana dan prasarana yang belum dipenuhi Pemerintah Daerah seperti air dan listrik.

 “Sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah pusat dan pemda, isinya mereka yang menyiapkan listrik, air, dan infrastruktur lainnya,” kata Djoko. Pada prakteknya, menurut Djoko, banyak pemerintah daerah yang ingkar janji.

Fenomena ini ditegaskan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono yang menyatakan, dari sejumlah 193 rusunawa yang telah terbangun baru sekitar 130 rusunawa yang bisa terhuni. “Sejumlah 63 rusunawa sisanya belum bisa dihuni walau sudah selesai dibangun,” kata Budi.

Budi juga memaparkan beberapa masalah yang terjadi pada 63 rusunawa yang belum terhuni itu antara lain sejumlah 38 rusunawa baru memasuki proses pemasangan air dan listrik dan 25 rusunawa masih dipermasalahkan DPRD dan pemerintah daerah terkait aset pengelolaan dan persoalan administrasi. “Sejumlah 19 rusunawa bermasalah administrasi ini berada di DKI Jakarta dan 6 rusunawa lainnya tersebar di Indonesia,” katanya.

Menanggapi masalah ini pihak Kementerian PU, menurut Djoko, akan membuat MoU yang lebih ketat dengan Pemda, khususnya untuk menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan Rusunawa. “Dengan memperketat ini, kami tidak akan melakukan pembangunan bila mereka tidak yakin akan mampu menyiapkan sarana dan prasarana,” katanya. Pada tahap ke depan, Kementrian PU akan meminta pemda untuk menyiapkan daftar nama penghuni sehingga ketika serah terima, rusun tersebut sudah pasti terhuni.

Kementerian PU sendiri hingga tahun 2014 menargetkan pembangunan sejumlah 270 rusunawa yang masing-masingnya terdiri dari 100 unit dengan jumlah alokasi anggaran Rp 12 miliar per unit. Budi memaparkan rincian pembangunan rusunawanya yaitu tahun 2010 sebanyak 40 rusunawa, tahun 2011 dibangun 70 rusunawa. Sedangkan pada tahun 2012 akan dibangun sebanyak 48 rusunawa, tahun 2013 dan tahun 2014 akan dibangun 70 rusunawa.

Selain pembangunan rusunawa, Djoko juga menyatakan, Kementrian PU telah memiliki berbagai program peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman termasuk mengantisipasi tantangan perubahan iklim. Salah satunya dengan melakukan perbaikan atau membangun infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah di sebanyak 207 kawasan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) akan dilakukan di 8.803 desa, serta pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, dan Kota Terpadu mandiri di 205 kawasan. Pembangunan infrastruktur air minum dilakukan di 654 kawasan perkotaan dan 6.573 desa, penanganan air limbah pada 210 kawasan, drainase pada 197 kabupaten dan kota, serta penanganan pelayanan persampahan di 210 kawasan.

FRANSISCO ROSARIANS