Pemotongan Bantuan Yunani Ditinjau Ulang  

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri keuangan zona euro meninjau ukuran keterlibatan sektor swasta dalam paket dana talangan internasional kedua untuk Yunani. Langkah tersebut bisa merusak program bantuan dan mempercepat ancaman gagal bayar Yunani.

Mereka juga sepakat setelah pertemuan di Luxemburg bahwa Yunani akan menunggu sampai pertengahan November untuk menerima angsuran berikutnya dari program bantuan darurat. Hal itu memberi lebih banyak tekanan pada Athena untuk mengatasi masalah keuangannya.

Jean-Claude Juncker, ketua dari menteri-menteri kelompok euro, mengatakan mereka menilai kembali sejauh mana peran sektor swasta dalam perencanaan paket kedua untuk Yunani. Ini adalah inti dari kesepakatan pada 21 Juli untuk menyelamatkan Athena.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kreditur swasta setuju untuk mengambil 21 persen kepemilikan utang Yunani melalui rencana meringankan beban utang. Sekarang pertumbuhan ekonomi dan situasi defisit Yunani memburuk dan kesepakatan itu perlu ditinjau kembali.

"Sejauh ini keterlibatan sektor swasta (PSI/private sector involvement) yang diperhatikan. Kami harus harus memperhitungkan fakta bahwa telah terjadi perubahan sejak keputusan yang diambil pada 21 Juli. Jadi, ya, kami mempertimbangkan revisi teknis," kata Juncker. Meski begitu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud perkataannya.

Juncker juga mengatakan Bank Sentral Eropa tidak menjadi jalan utama yang dieksplorasi untuk meningkatkan fasilitas stabilisasi keuangan Eropa. Sebuah pengakuan yang mungkin bisa merusak kepercayaan bahwa dana talangan dapat ditingkatkan dengan cukup untuk menenangkan pasar keuangan.

Pembicaraan yang berlangsung selama enam jam itu menghasilkan beberapa langkah konkret yang mungkin akan memprovokasi lebih banyak ketidakpastian bagi investor. Ekspektasi investor justru meningkat bahwa Yunani akan berakhir dengan gagal bayar untuk utang senilai 357 miliar euro.

Perkembangan positif hanya terkait dengan perselisihan atas tuntutan Finlandia untuk agunan pada jaminan pinjaman baru untuk Yunani agar diselesaikan.

Pertemuan para menteri keuangan selanjutnya, yaitu pada 13 Oktober mendatang, ketika mereka diharapkan bisa menandatangani pembayaran lanjutan sebesar 8 miliar euro untuk Yunani yang telah dibatalkan. Selain itu, inspektur Uni Eropa dan dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan punya beberapa pekan untuk melaporkan pemotongan anggaran Athena.

"Yunani mengatakan kepada kami bahwa dana harus tersedia pada minggu kedua November," kata Menteri Keuangan Belgia, Didier Reynders setelah pertemuan itu. Dia juga menggambarkann tenggat waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran bantuan.

"Kami meninjau rencana Yunani dan sekarang akan menunggu laporan akhir dari troika sehingga kami memiliki waktu untuk mengambil keputusan."

Pimpinan Deutsche Bank, Josef Ackermann yang juga kepala International Institute of Finance (IIF), yang menegosiasikan pertukaran obligasi "sukarela" dengan investor sebagai bagian dari rencana dana talangan, memperingatkan tentang perubahan kesepakatan. "Jika kita membukan kembali kesepakatan sukarela yang dilakukan pada 21 Juli lalu, kita tidak hanya akan kehilangan waktu berharga, tetapi juga dukungan-dukungan investor swasta," kata Ackermann.

"Dampak dari langkah itu tidak bisa diperhitungkan. Inilah mengapa saya memperingatkan akan melawan revisi materi," katanya.

Pemegang obligasi swasta menyetujui 21 persen pada kepemilikan utang Yunani. Tetapi, pejabat Uni Eropa dan Jerman menyarankan pemotongan harus ditingkatkan, mungkin sebesar 40 persen atau 50 persen, dalam kondisi kejelasan kekurangan pendanaan baru dan perubahan pasar.

"Pada akhirnya, Yunani harus melihat utang dengan lebih besar dan dengan yang dibutuhkan mungkin seperti dukungan sektor perbankan," kata Alec Letchfield, kepala investasi, pada HSBC Asset Management.


REUTERS | EKA UTAMI APRILIA