Mengklaim Punya Kontrak Khusus, PKS Yakin Tak Di-''reshuffle''  

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta meyakini menteri yang berasal dari partainya tidak akan terkena perombakan (reshuffle) kabinet. Bahkan ia yakin jatah menteri PKS di kabinet tidak akan berkurang. Pasalnya Anis mengklaim PKS telah memiliki jaminan seperti kesepakatan awal saat menandatangani kontrak koalisi.

"Karena kami punya kontak tersendiri dengan beliau (Presiden) dan memang partai-partai lain tidak punya," kata Anis usai peringatan HUT ke-66 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu 5 Oktober 2011.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana merombak Kabinet Indonesia Bersatu II sebelum 20 Oktober 2011 mendatang, saat memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Namun hingga saat ini Anis mengaku petinggi PKS belum pernah diajak bicara soal reshuffle oleh Presiden SBY.

Anis berkilah PKS belum diajak bicara oleh Presiden sebagai pertanda menteri PKS tidak ada yang bermasalah. "Sepanjang tidak ada pembicaraan bilateral saya anggap PKS tidak punya masalah," ujar dia.

Kalau ada menteri PKS terkena reshuffle, Anis mengatakan partainya akan mempermasalahkan kontrak khusus itu. "Kalau ada reshuffle menyangkut PKS, saya akan buka (kontrak khusus) itu," kata dia, sembari menyebut kontrak khusus itu terkait dengan pembagian jatah kekuasaan (power sharing).

EKO ARI WIBOWO