Pemerintah Diminta Fokus Pada Sosialisasi ISPO

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) meminta pemerintah berfokus pada upaya sosialisi dan persiapan penerapan  Indonesia Sustainabe Palm Oil (ISPO) yang mengatur kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan peraturan di Indonesia.

Ketua FP2SB Achmad Mangga Barani menilai, keluarnya Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dari RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) bukanlah keputusan tiba-tiba, melainkan sudah lebih dulu berdiskusi dan melakukan pertemuan selama kurang lebih dua  tahun.

“Gapki sudah memperjuangkan kepentingan produsen bersama dengan Malaysia di RSPO, tapi tidak mendapat perhatian dan manfaatnya,” kata Mangga Barani dalam keterangan tertulisnya, Rabu 5 Oktober  2011.

Menurut dia, keluarnya Gapki dari RSPO merupakan langkah tepat mengingat keanggotaan RSPO bukanlah sebuah kewajiban dan hanya sebagai bentuk sukarela. Inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk semakin memperkenalkan ISPO.

ISPO sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan secara resmi berlaku mulai Maret 2012.

Aturan tersebut mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah bersertifikat ISPO paling lambat 31 Maret 2014. Karena itulah, Mangga Barani meminta Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian memfokuskan perhatian dan kegiatannya dalam beberapa hal penyelesaian, seperti Juklak ISPO, penyiapan data kebun Kelas I,II dan III, dan pembentukan organisasi.

Tak hanya itu, perlu ada pelatihan prinsip dan kriteria ISPO kepada para calon auditor. Namun, yang terpenting adalah meyakinkan luar negeri dan notifikasi ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). “Sehingga ke depan ISPO dapat menjadi acuan bagi perdagangan kelapa sawit dunia di masa depan,” katanya.

Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sudah sewajarnya memiliki standar komoditi berkelanjutan yang diakui dan digunakan dalam perdagangan internasional. “Untuk itu saat terbaik kita bersinergi dan saling menguatkan, baik pemerintah, pengusaha, dan LSM dalam mewujudkan cita-cita yang besar,” ujarnya.

ROSALINA