Demokrat Tak Sepakat Seleksi Capim KPK oleh Tim Independen

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan tidak sepakat dengan ide Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas yang mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK sebaiknya dilakukan oleh tim independen, bukan oleh DPR. Padahal, berdasarkan Undang undang KPK, uji kelayakan calon pimpinan KPK dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Komisi Hukum.

"Tentu kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Persoalannya kan bukan itu, kalau DPR benar-benar memilih calon berdasarkan niat baik untuk perang terhadap korupsi, maka tidak masalah," ujar Didi dihubungi, Kamis 6 Oktober 2011.

Sebelumnya, Busyro menyatakan ke depan harus ada perbaikan-perbaikan dalam uji kelayakan para penegak hukum. Ia mengusulkan uji kelayakan penegak hukum, termasuk pimpinan KPK, tak lagi dilakukan lewat Komisi Hukum DPR. “Tapi lewat lembaga independen yang teruji dan non partisan,” kata Busyro usai memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Kamis, siang tadi.

Busyro beralasan, uji kelayakan calon pimpinan KPK yang dilakukan lewat DPR sarat akan kepentingan politik. “Apakah pemilihan saat ini ada tarik menarik kepentingan politik, ya kita lihat saja,” kata dia.

Didi menghargai ide yang dilontarkan Busyro soal perubahan mekanisme uji kelayakan calon pimpinan KPK. Ia juga memahami latar belakang munculnya ide tersebut, yakni kekecewaan publik atas proses pemilihan komisioner KPK pada periode sebelumnya. "Ide macam demikian karena kekecewaan publik belajar dari kasus Antasari," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Namun, Didi mengatakan, kekhawatiran Busyro dapat ditepis dengan jaminan bahwa seluruh anggota Komisi Hukum pasti melepaskan atribut kepartaian mereka ketika menggelar uji kelayakan calon pimpinan KPK. "Tiap fraksi melepaskan baju partai mereka, memilih pemimpin KPK yang kuat dan punya inovasi tinggi untuk memberantas korupsi," ujar dia.

Didi memastikan hal itu diawali dari dirinya sendiri ketika uji kelayakan nanti. Ia juga menghimbau seluruh rekan-rekannya di Komisi Hukum melakukan hal yang sama dengan dirinya, yakni melepaskan kepentingan politik dari partai masing-masing.

"Saya berharap kawan-kawan dalam memilih pimpinan KPK menanggalkan baju partai. Fit and proper test benar-benar melihat calon dari track record, komitmen, kredibilitas, dan inovasi bahwa KPK yang akan datang harus lebih kuat daripada sebelumnya," imbuh dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI