Pemerintah Jajaki Impor Beras dari India  

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik belum juga mendapat kabar terbaru secara resmi soal penghentian ekspor beras Thailand ke Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, saat ini pemerintah tengah menjajaki kemungkinan impor dari India. “Kami tidak terlalu menunggu Thailand. Bulog tentu memanfaatkan tawaran dari India dan sekarang sedang dipelajari cocok atau tidak preferensinya dengan kita,” kata Sutarto kepada Tempo, Kamis, 6 Oktober 2011.

Dia mengaku pemerintah dan Bulog sudah menjalin komunikasi secara intensif dengan Pemerintah India untuk kemungkinan impor beras. Penjajakan dilakukan melalui komunikasi dengan Duta Besar India di Indonesia soal jenis, kualitas, dan harga beras yang ditawarkan India. “Sebenarnya impor beras dari India tidak terlalu sulit jika ada payung hukum dari pemerintah mereka. Karena di sana memang tidak ada lembaga khusus seperti Bulog, jadi perlu menunggu fasilitas dari pemerintahnya,” jelasnya.

Sutarto menambahkan, setiap peluang kerja sama ekspor-impor terus dipelajari, mulai dari perjanjian jual-beli ataupun dalam bentuk barter komoditas. Kemungkinan Indonesia akan mengekspor CPO (minyak sawit mentah), sedangkan India akan menukarkannya dengan ekspor beras. “Kemungkinan itu bisa saja. Nanti, kan, tinggal hitung-hitungan nilai komoditas masing-masing. Itu masalah teknis yang akan dibahas kemudian,” ungkapnya.

Penjajakan impor dari India akan terus dilakukan sebab Bulog dan pemerintah tidak ingin mengambil risiko kekurangan cadangan beras untuk ketahanan pangan nasional. Sebab, segala pemasukan beras dari impor dialokasikan untuk cadangan nasional tahun depan.

“Yang terpenting kami tidak terlalu menunggu keputusan dari Thailand. Karena itulah kami terus mencari alternatif lainnya, termasuk mengoptimalkan pengadaan beras dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia dengan Thailand, kata Sutarto, sementara ini sudah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) terkait kerjasama ekspor-impor beras. Dengan perpanjangan nota kesepahaman tersebut, maka kerja sama penjualan beras Thailand berlangsung hingga 2016, namun volume impor dan penawaran harga, semua bergantung pada pasar.

“Tapi itu bukan kontrak impor, hanya perpanjangan komitmen Thailand saja untuk ekspor berasnya ke Indonesia. Karena kalau kontrak kita masih 300 ribu ton itu saja yang masih dibatalkan,” ujarnya.

ROSALINA