Demokrat Tak Akan Beri Sanksi kepada PKS

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun merasa komentar sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera telah menyerang dan menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat tak akan memberikan hukuman kepada PKS, apalagi meninjau ulang posisi PKS dalam koalisi. "Tidak akan sejauh itu. Itu terlalu jauh," kata Ramadhan Pohan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengenai langkah Demokrat terhadap PKS di gedung DPR, Jumat, 7 Oktober 2011.

Beberapa waktu lalu, politikus PKS Anis Matta sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial soal perombakan (reshuffle) kabinet. Ia sempat mengatakan reshuffle sebagai strategi mengamankan logistik menjelang Pemilu 2014. Ia tak menganggap tujuan reshuffle untuk memperbaiki kinerja kabinet yang tak berjalan baik.

Anis sempat mengeluarkan ancaman. Ia mengatakan bahwa PKS dan Presiden memiliki kontrak koalisi khusus yang memastikan menteri dari kadernya tak akan dapat diutak-atik oleh Presiden. Karena itu, jika menterinya dicopot atau diganti, ia mengancam membongkar kontrak koalisi itu.

Ramadhan menegaskan bahwa tidak ada partai koalisi yang bersifat istimewa. Apalagi memiliki kontrak koalisi khusus. Menurutnya, kontrak koalisi ditandatangani secara bersam-sama dengan semua partai politik. "Koalisi sangat transparan. Kontrak-kontraknya tidak ada antara PKS dan SBY sendiri dan terpisah. Tidak ada yang berbeda dengan kontrak koalisi dengan Golkar, PKB, PAN dan PPP," ujarnya.

Demokrat merasa tak nyaman dengan pernyataan bernada menyerang dari sejumlah petinggi PKS itu. Menurutnya, serangan-serangan PKS itu membuat bola panas dan spekulasi di masyarakat. Menurutnya, Demokrat sendiri tak anti terhadap kritik dari partai koalisi. "Kami Demokrat jelas tidak nyaman dengan serangan yang dilakukan kepada Presiden, Interpretasi orang macam-macam. Yang kita inginkan bahasa yang sopan," jelasnya.

FEBRIYAN