Tol Dalam Kota Bandung Terganjal Izin Menteri

TEMPO.CO, Bandung - Pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung terganjal izin sejumlah menteri. Pasalnya, jalan tol sepanjang 27,3 kilometer ini bakal membabat halaman kantor pemerintah, kepolisian, sampai lembaga pemasyarakatan. "Hanya beberapa meter saja, tapi harus minta izin atasannya. Itu persoalannya," kata Kepala Bapeda Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja kepada Tempo di Bandung, Jumat, 7 Oktober 2011.

Menurut Deny, pembebasan lahan jalan tol mestinya digarap akhir tahun ini. Namun pembebasan lahan belum bisa dikerjakan karena izin lokasi jalan tol belum diterbitkan.

Jalan tol dalam Kota Bandung akan dibangun mulai dari pintu tol Pasteur hingga Gedebage. Dari pintu tol Pasteur berupa jalan layang sampai awal jembatan Pasupati. Dari turunan jembatan Pasupati berupa underpass hingga depan Pusdai, dilanjutkan flyover hingga Ujung Berung, dan berbelok turun menuju Gedebage. Tahap kedua dilanjutkan menuju Cileunyi.

Pembangunan jalan tol akan menggeser sejumlah kantor milik sejumlah kementerian dan lembaga setingkat menteri. Menurut Deny, ada 17 kantor yang halamannya diminta mundur untuk jalan tol, yakni kantor Badan Geologi, Wisma BKN, kantor Imigrasi dan Lapas Sukamiskin, kantor KPPN, kantor Perumnas, kantor Kopertis Wilayah IV, kantor BPS Jawa Barat, kantor Puslitbang PU, Polres Ujung Berung, Polsek Panyileukan, Kompleks Yon Zipur IX, serta Kodim Ujung Berung.

Deny menjelaskan izin lokasi jalan tol baru bisa diterbitkan Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari BPN. Pertimbangan teknis itu baru bisa dikeluarkan BPN setelah mendapatkan surat izin prinsip penggunaan lahan negara dari pimpinan lembaga itu. "Atasan yang punya lahan itu para menteri," katanya.

Menurutnya, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengirim surat permohonan izin prinsip kepada menteri dan pimpinan lembaga setingkat kementerian. "Sudah dua minggu belum ada respons dari kementeriannya," kata Deny.

Pembangunan jalan tol didanai Japan International Cooperation Agency senilai US$ 150 juta. Pemerintah Jawa Barat lewat BUMD PT Jasa Sarana akan membiayai pembebasan lahan itu. Duit pembebasan lahannya sekitar Rp 300 miliar, kata Deny, sudah tersedia. "Akhir tahun harusnya sudah dimulai pembebasan lahan," kata Deny.

AHMAD FIKRI