TEMPO Interaktif, Tokyo - Sebulan berkuasa, dukungan terhadap Perdana Menteri Yoshihiko Noda anjlok. Survei koran Yomiuri, Senin, 10 Oktober 2011, menghasilkan rating dukungan terhadap Noda anjlok 10 poin dari survei sebulan lalu.
Kini, jumlah oposisi perdana menteri keenam dalam lima tahun terakhir itu meningkat tajam. Dari 1.036 responden yang disurvei, sebanyak 55 persen menolak rencana Noda menaikkan pajak penghasilan perorangan dan perusahaan.
Sebulan lalu, Noda menggantikan Naoto Kan, yang gagal meraih dukungan selama menjalankan pemerintahan. Namun sebulan memerintah, Noda memecat menteri perdagangannya karena melakukan kesalahan.
Noda berencana menaikkan pajak penghasilan guna meningkatkan pendapatan pemerintah untuk merestrukturisasi berbagai kerusakan di kawasan utara Jepang akibat terjangan gempa dan tsunami pada 11 Maret lalu. Termasuk memperbaiki pembangkit nuklir Fukushima Daichi, yang luluh lantak. Bahkan kerusakan Fukushima dinilai terburuk setelah peristiwa Chernobyl pada 1986.
Debat publik pun memanas atas rencana kenaikan pajak penghasilan tersebut. Noda kemudian menjanjikan reformasi fiskal sebagai ganti dari kebijakan kenaikan pajak penghasilan. Ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan.
Meski menolak kenaikan pajak penghasilan, sebanyak 48 persen dari responden yang disurvei mendukung rencana Noda mengaktifkan kembali pembangkit listrik bertenaga nuklir yang sudah melewati pengawasan rutin secara lengkap. Namun 38 persen responden menolak rencana itu.
Bulan ini, Jepang bermaksud menggulirkan public-private panel, yang diketuai Noda, untuk merancang perputaran kebijakan ekonomi, perdagangan, dan energi, dalam jangka panjang. Panel diharapkan membahas apakah akan bergabung dalam negosiasi pakta perdagangan bebas yang diketuai Amerika Serikat atau disebut Trans-Pacific Partnership (TPP).
Dalam survei tersebut, 51 persen responden mendukung Jepang bergabung dalam pembahasan di TPP, sedangkan 23 persen menentang gagasan tersebut.
ASIAONE | REUTERS | MARIA RITA
