Otonomi Daerah Dianggap Masih Memunculkan Egoisme Daerah  

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Ratnawati mengkritik konsep desentralisasi dan otonami daerah yang berjalan selama era reformasi. Sistem pemerintahan ini justru melemahkan negara akibat munculnya egoisme kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan.

Ratna mengatakan implementasi kebijakan otonomi daerah menunjukkan penekanan berlebihan pada desentralisasi. Hal ini menimbulkan irasionalitas dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Terbukti dengan tak membaiknya kondisi ekonomi masyarakat akibat ketidakcakapan pejabat daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi di daerah.

"Korupsi dan nepotisme terus terjadi, sementara kesejahteraan tak kunjung tercapai. Masyarakat jadi mempertanyakan di mana negara," ujar dia kepada Tempo usai acara pengukuhan gelar profesor riset di Widya Graha, LIPI, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2011.

Pemerintah pusat sendiri tak bisa bertindak banyak melihat kondisi ini. Hal itu dipandang sebagai pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah. Padahal konsep negara kesatuan yang diusung Indonesia mengharuskan kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah daerah.

Tanggung jawab pemerintah pusat yang masih terabaikan itu adalah masalah kesejahteraan rakyat, good governance, dan efisiensi pemerintahan. Tiga hal ini tak mungkin tercapai oleh sistem desentralisasi dan otonomi yang bertumpu pada pemilihan kepala daerah langsung yang belakangan menjadi bisnis ekonomi-politik oleh elite daerah. Selain itu pemerintah daerah sering mengabaikan instruksi pemerintah pusat, sehingga program pembangunan sulit tercapai.

Sebagai solusi atas kondisi ini, ia menganjurkan Indonesia menerapkan dekonsentrasi parsial pada sistem pemerintahan. Sistem ini dilakukan dengan menambahkan wewenang tertentu pada birokrasi negara dan meletakkannya di daerah. Perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ini sebaiknya menyentuh empat sektor utama pembangunan kesejahteraan yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Di seluruh dunia, kata dia, sistem dekonsentrasi parsial diterapkan bersamaan dengan sistem desentralisasi. Karena itu Indonesia tak usah malu-malu menerapkan sistem dekonsentrasi ini. Trauma di era pemerintahan Soeharto yang menjadikan perwakilan pemerintah pusat di daerah sebagai alat kekuasaan harus dipinggirkan. Sebab fungsi pengawasan daerah saat ini dilakukan lebih baik oleh anggota parlemen daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Checks and balances antara otoritas lokal dan otoritas pusat jadi sehat. Tak akan seperti era Soeharto," tutur dia lagi.

ANTON WILLIAM