DPR: Menteri Agus di Ambang Kelulusan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Keuangan dan Perbankan DPR menilai kinerja Menteri Keuangan Agus Martowardojo pas-pasan. Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis menyatakan Agus berada di ambang kelulusan sebagai menteri.

"Saya bilang dia di batas ambang kelulusan. Secara kriteria saya anggap begitu, tapi apakah Presiden mau menterinya pas-pasan kayak gitu," kata Harry melalui sambungan telepon, Selasa 11 Oktober 2011.

Harry mengatakan, pembahasan pembelian saham perusahaan tambang Newmont di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu contoh ketidaklulusan Agus menurut versi Komisi Keuangan. Namun, untuk pembahasan asumsi makro dan APBN, misalnya, Komisi menilai Agus mampu melewatinya dengan baik.

Dalam kasus pembelian saham Newmont, Menteri Agus berkeras tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Sikap tersebut kontan mendapat tentangan keras dari Komisi Keuangan. Dari segi komunikasi politik, Harry menilai Agus kurang piawai dalam menjalin komunikasi dengan Dewan. "Di sana-sini ada kemacetan, tapi ada juga yang lancar," ujar politikus Partai Golkar ini.

Ia kembali menyinggung soal pembahasan pembelian saham Newmont di samping sejumlah kasus lain. "Soal KPP Perpajakan, soal impor beras dan impor garam, sering berbenturan (dengan DPR)," kata Harry.

Agus kembali dikabarkan terkena imbas perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar yang berembus menyatakan Agus bakal digeser dari pos Menteri Keuangan dan posisinya akan digantikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.

Harry enggan berkomentar ihwal pantas tidaknya Menteri Agus dicopot dari jabatannya, meski Komisi Keuangan menilai kinerjanya pas-pasan. Ia menyerahkan hal tersebut kepada SBY.

Harry juga tidak banyak berkomentar soal sepak terjang Gita, nama yang santer dikabarkan menggantikan Agus, di dunia perekonomian. "Saya enggak tahu Gita, apakah dia memahami atau tidak," ujar dia.

Kendati tidak tegas menginginkan penggantian Agus, Harry berharap bekas bankir yang ditunjuk SBY untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati tersebut dapat mengubah perangainya dalam berkomunikasi dengan Dewan. Sehingga ia bisa bekerja lebih baik di sisa tiga tahun pemerintahan SBY. "Seharusnya dia memahami aspirasi yang muncul di Komisi XI, itu akan lebih baik," katanya.

MAHARDIKA SATRIA HADI