Todung Mulya Lubis: Reshuffle Seperti Aksi Theater

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara dan Pakar Hukum Todung Mulya Lubis menilai rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang sedang digodok oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mirip dengan aksi teater. "Kita disuguhi berbagai prolog," kata Todung saat dihubungi Tempo Kamis 13 Oktober 2011. "Kalau mau reshuffle, ya reshuffle saja."

Todung mengaku sudah mulai bisa membaca siapa saja menteri yang akan diganti atau dirotasi di dua tahun sisa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini. Presiden kemarin memanggil beberapa calon wakil menteri ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Tiga calon yang memenuhi panggilan adalah calon Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; calon Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana; dan calon Wakil Menteri Kebudayaan Pariwisata, Sapta Nirwandar. Ali Ghufron saat ini menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Wardana menjabat duta besar di Singapura, dan Sapta adalah Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Presiden Yudhoyono juga menggelar konferensi pers bersama Wakil Presiden Boediono dan ketua umum partai-partai penopang koalisi pemerintahan. Mereka diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

Todung berharap reshuffle kabinet dapat menciptakan zaken kabinet atau kabinet kerja yang baik.Selama ini Todung tak melihat adanya kabinet kerja yang bersatu. Penyebabnya koalisi pemerintahan belum bisa bersatu dalam mengemban tugas."Namun kami harus tetap menghargai upaya reshuffle kabinet ini, bagaimana pun juga ini hak prerogatif Presiden," kata Todung.

Adapun Partai Demokrat menyesalkan sikap partai politik anggota koalisi yang berkeras tetap ingin mempertahankan kadernya dalam kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan semua partai politik anggota koalisi harus bisa menerima apapun hasil perombakan kabinet.

"Kalau memang ada partai politik yang kavling-kavling jatah menteri itu tidak tepat. Koalisi bukan bagi-bagi kekuasaaan," kata Max saat dihubungi, Kamis 13 Oktober 2011.

Pernyataan Max ditujukan kepada seluruh partai politik anggota Sekretariat Gabungan, khususnya Partai Keadilan Sejahtera yang bereaksi paling keras menyangkut rencana kocok ulang kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Max menegaskan, jika anggota koalisi menganggap kursi di kabinet sebagai kavling kekuasaan, lebih baik partai politik itu tak ragu segera hengkang dari koalisi.

"Mending keluar saja dari koalisi. Koalisi itu kebersamaan, untuk kepentingan rakyat, bukan mementingkan pembagian kekuasaaan untuk partai politik," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI | INDRA WIJAYA