TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambah posisi wakil menteri menuai kritik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan rencana ini bakal menimbulkan masalah baru dalam pemerintahan. "Kami lihat ketika menteri bertengkar dengan wakil menteri, energinya malah untuk hal-hal yang tidak produktif," ujarnya kemarin. "Ini menimbulkan masalah baru."
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, jika reshuffle kabinet hanya seperti itu, harapan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah tak akan terwujud.
Kemarin Presiden memanggil beberapa calon wakil menteri ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Tiga calon yang memenuhi panggilan adalah calon Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; calon Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana; dan calon Wakil Menteri Kebudayaan Pariwisata, Sapta Nirwandar.
Ali Ghufron saat ini menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Wardana menjabat duta besar di Singapura, dan Sapta adalah Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata.
Mereka akan memperpanjang daftar wakil menteri yang ada saat ini, yakni Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago, menilai penambahan wakil menteri akan menciptakan proyek-proyek baru yang berujung pada pemborosan anggaran negara. "Implikasinya inefisiensi dan menciptakan proyek-proyek yang tidak perlu," ujarnya.
Seharusnya Presiden melakukan perampingan birokrasi. Penambahan wakil menteri, kata dia, hanya memperpanjang deretan program kerja, meski hal itu tidak dibutuhkan. "Ini bertentangan dengan reformasi birokrasi."
Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan penambahan posisi wakil menteri lantaran Presiden memerlukan penguatan kinerja pemerintah dalam tiga tahun terakhir kepemimpinannya. "Presiden melihat kementerian perlu diperkuat posisinya di bidang strategis melalui wakil menteri," ujarnya.
ALI NY | FEBRIYAN | MUNAWWAROH | YOHANES SEO | FERRY FIRMANSYAH
