Tambah Pos Wakil Menteri, SBY Dinilai Tak Konsisten  

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyayangkan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambah posisi wakil menteri. “Selain tidak ada efeknya untuk pelayanan publik, langkah Presiden juga sangat memboroskan anggaran,” kata peneliti FITRA, Uchok Sky Kadafi, Jumat, 14 Oktober 2011.

Uchok menyebut anggaran untuk seorang menteri per tahun saja minimal sebesar Rp 1,2 miliar, bahkan ada yang mendekati Rp 2 miliar. “Operasional seorang wakil menteri diperkirakan nilainya akan sama besarnya dengan itu. Belum nantinya mereka akan mengangkat staf ahli,” ujarnya.

Langkah menambah pos wakil menteri dinilai FITRA juga menunjukkan Presiden tidak konsisten dengan sikapnya yang dilegalisasi melalui Instruksi Presiden No.7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga yang diteken medio Maret tahun ini.

“Inpres itu meminta kementerian dan lembaga mengambil langkah penghematan anggaran minimal 10 persen dari pagu. Tapi sekarang Presiden sendiri yang justru membuat kebijakan menambah wamen,” kata Uchok.

Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung juga mengkritik langkah Presiden menambah pos wakil menteri. Menurut politikus PDIP tersebut, rencana Presiden bisa menimbulkan masalah baru di pemerintahan dan membuat kinerja kementerian tidak produktif.

Kamis kemarin, 13 Oktober 2011, Presiden memanggil beberapa calon wakil menteri ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Tiga calon yang memenuhi panggilan adalah calon Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; calon Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana; dan calon Wakil Menteri Kebudayaan Pariwisata, Sapta Nirwandar.

Ali Ghufron saat ini menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Wardana menjabat Duta Besar di Singapura, dan Sapta adalah Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata. Keberadaan mereka di kementerian akan menambah jumlah wakil menteri. Saat ini, ada sembilan kementerian yang memiliki posisi tersebut.

ISMA SAVITRI