Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wawancara Tempo dengan Direktur Eksekutif Greenpeace John Sauven

image-gnews
John Bernard Sauven. Foto: weblog.greenpeace.org
John Bernard Sauven. Foto: weblog.greenpeace.org
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mengenakan kemeja biru berbalut jas dan celana bahan, pria itu berlari-lari kecil di Terminal 2 Bandara Internasional Changi, Singapura, Kamis, 13 Oktober 2011 lalu. Dia adalah John Sauven, Direktur Eksekutif Greenpeace Inggris. "It’s a long trip,” kata Sauven. Ia baru saja menghabiskan sekitar 14 jam perjalanan udara dari London. Sauven mengejar penerbangan menuju Jakarta.

Dalam pesawat Singapura-Jakarta, sekitar 1,5 jam, Sauven menceritakan banyak pengalamannya, termasuk tentangan oleh pemerintah dan beberapa kekuatan politik di Indonesia terhadap Greenpeace. “Saya tidak tahu kenapa mereka memusuhi kami,” ujarnya. Sauven juga banyak bertanya soal kondisi politik Indonesia belakangan, termasuk soal kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah.

Berikut ini adalah petikan wawancara wartawan Tempo, Tito Sianipar, bersama pria 57 tahun itu, sebelum ia dipulangkan paksa oleh Imigrasi sesaat setelah menginjakkan kakinya di Jakarta.

Apakah Anda mengetahui kondisi Greenpeace di Indonesia?
Ya, saya membaca mengenai itu. Banyak kelompok yang menolak keberadaan kami di Indonesia. Salah satunya FPI. Itu organisasi yang melakukan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah, bukan? Saya bingung kenapa mereka melakukannya. Kami tidak pantas dimusuhi. Saya juga mendengar bahwa saya dilarang masuk ke Indonesia. Tapi saya tidak mengerti kenapa. Dari Departemen Luar Negeri kami, saya mendapat informasi tidak ada masalah apa-apa. Bahkan saya mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri.

Kalau Anda tahu bakal dilarang, kenapa masih hendak datang ke Indonesia?
Saya datang atas undangan rekan saya. Dia meminta saya datang untuk mendiskusikan pengelolaan hutan dengan kliennya. Saya ingin berbagi bagaimana menangani masalah lingkungan, terutama hutan dengan baik. Saya tidak punya tujuan buruk dalam kunjungan kali ini. Saya tidak anti-Indonesia. Mereka yang melarang saya punya pikiran yang aneh. Itu adalah hal yang bodoh.

Menurut Anda, apa yang terjadi di balik penolakan terhadap kunjungan ini?
Saya menduga ada kolusi antara APP (Asia Pulp & Paper) dan pemerintah dan dengan organisasi lainnya yang menolak saya. Mereka berpikir saya akan mengacaukan rantai distribusi mereka. (APP adalah perusahaan yang kerap mendapat kritikan dari Greenpeace Indonesia karena dianggap merusak hutan. Dan APP kehilangan beberapa kliennya karena kampanye Greenpeace)

Apa yang menjadi masalah utama di Indonesia?
Banyak koorporasi di negara Anda belum memiliki kesadaran untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab. Lihatlah, misalnya, bagaimana mereka mengubahnya menjadi kebun kelapa sawit, kemudian menjual minyak sawitnya ke luar negeri, dan mengimpor barang jadi dari sawit itu. Seharusnya bisa diolah dan itu memberi nilai tambah. Hal yang sama juga terjadi di Hutan Amazon. Mereka di sana hanya menjual kacang soya untuk dijadikan pakan ternak. Kemudian mereka mengimpor hewan yang memakan pakan mereka. Sebaiknya, kalian bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam itu.

Kenapa kerap mempermasalahkan soal hutan di Amazon dan Indonesia. Apakah di negara Anda tidak ada masalah perlindungan hutan?
Tentu ada. Tapi hutannya tidak lagi banyak dan sudah dilindungi dengan menjadi taman nasional. Hutan di Inggris habis ditebang abad ke-16. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika itu, orang belum tahu tentang perubahan iklim. Tapi yang harus diingat, Brasil, Indonesia, dan Kongo adalah tiga negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan-hutan ini punya dampak yang besar bagi dunia. Bayangkan jika hutan itu rusak, semua orang harus merasakan akibatnya. Padahal yang mendapatkan keuntungan hanya perusahaan tertentu saja.

Ada pendapat, Anda bersama Greenpeace, misalnya, menghalang-halangi Indonesia, Brasil, atau Kongo tampil menjadi negara industri. Tanggapan Anda?
Kalau Anda membabat hutan-hutan itu dan kemudian menanamnya dengan tanaman industri atau ladang, bagaimana tanaman itu bisa hidup? Tidak mungkin. Karena keberlangsungan dunia saat ini sangat tergantung pada hutan yang tersisa. Itu habis, maka kita tinggal menunggu semua mati. Tidak ada lagi air bersih. Tidak ada lagi oksigen. Iklim menjadi tidak menentu. Kita tidak bisa mengesampingkan alam bebas dari kehidupan manusia. Kita hidup di satu dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apakah industri tidak menimbulkan masalah lingkungan di negara Anda?
Tentu saja. Kami juga masih menghadapi persoalan lingkungan dari kelakuan industri yang tidak bertanggung jawab. Misalnya membuang limbah ke sungai, pembangkit nuklir, dan juga over-fishing. Kami selalu menentangnya. Tapi yang membedakan, industri di negara-negara Eropa sudah menerapkan standar tinggi terhadap lingkungan. Eropa punya teknologi yang bisa mendaur ulang air limbah, energi terbarukan, dan lain sebagainya. Ada peraturan yang mengikat perusahaan-perusahaan itu dengan ketat. Aturan seperti itulah yang juga harus diterapkan negara Anda. Jika Anda ingin berbisnis, maka taati aturannya. Saya tidak anti-industri.

Selain hutan, apa lagi isu lingkungan yang menjadi perhatian di negara Anda?
Isu terpenting adalah bagaimana mengembangkan energi terbarukan. Kita membutuhkan itu secara global karena kebutuhan energi akan semakin meningkat hari demi hari.

Energi terbarukan paling diminati di Inggris?
Tenaga angin. Kami punya angin yang maksimum. Karena bisa dihasilkan dari daratan dan lepas pantai. Ada perubahan besar di Inggris soal itu, termasuk juga menggunakan tenaga ombak.

Tapi Inggris juga menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa berdampak buruk pada lingkungan?
Ya, kami punya pembangkit tenaga nuklir. Pemerintah Inggris berencana membangun pembangkit nuklir lainnya dan kami menentang hal tersebut. Kita sudah melihat akibatnya di Fukushima, Jepang. Membangun pembangkit tenaga nuklir di jalur gempa bumi membuat risiko berlipat ganda. Di sisi lain, perdebatan soal poliferasi nuklir, seperti yang terjadi di Iran, masih berlangsung.

Apa lagi isu lingkungan di Benua Eropa?
Yang utama adalah energi terbarukan tersebut. Dan Jerman adalah salah satu negara yang bagus. Mereka punya komitmen yang tinggi dalam pengembangan industri yang bersahabat dengan lingkungan. Selain itu, Eropa juga tengah mengembangkan teknologi hybrida, juga mobil listrik. Pasalnya, minyak sebagai bahan bakar sudah tidak bisa diandalkan. Hal yang paling baik dari mobil listrik adalah tidak ada polusi. Masalah Eropa lainnya adalah penangkapan ikan. Banyak kapal-kapal Eropa yang menangkap ikan sembarangan. Mereka dengan gampang membuang ikan-ikan yang tidak sesuai dan itu menyebabkan polusi laut serta mengancam biota laut.

Kenapa dulu Anda memilih menikah di Bali?
Ya, kami datang ke sini dan melangsungkan pernikahan di tepi pantai, sekitar dua puluh tahun lalu. Bali pulau yang indah, kami menikmati waktu selama berada di sana. Sebenarnya, saya tidak banyak berwisata, tapi Bali benar-benar menyenangkan.

***

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

13 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.


Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

17 hari lalu

Ilustrasi ribuan penggemar berkumpul. REUTERS/Heo Ran
Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.


BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

19 hari lalu

Baterai Litium. shutterstock.com
BRIN Kembangkan Metode Daur Ulang Baterai Litium Ramah Lingkungan

Peneliti BRIN tengah mengembangkan metode baru daur ulang baterai litium. Diharapkan bisa mengurangi limbah baterai.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

25 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

27 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

27 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

34 hari lalu

Ilustrasi berkebun. Freepik.com/Senivpetro
Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

Antropomorfisme memiliki arti pengenalan ciri-ciri manusia hingga empati kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

34 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

38 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.