TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana, yang diplot menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinilai lebih pas menjadi menteri. Penilaian ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, di gedung DPR, Senin, 17 Oktober 2011.
"Kalau harus jujur, secara kapasitas dan kapabilitas, orang tidak meragukan Denny, bahkan (dia) lebih pantas menjadi menteri," kata Pramono. Sebelumnya, Denny Indrayana merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi.
Namun demikian, kata Pramono, bukan berarti menteri yang sekarang tidak pas. Pramono berucap, "Hanya saja, ketimbang wakil menteri, dia lebih tepat jadi menteri."
Pramono juga mengkritisi perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penambahan wakil menteri, kata dia, berpotensi menambah gesekan antara menteri dan wakil menteri. "Berdasarkan pengalaman rapat dengan pemerintah, ada menteri dan wakil menteri yang tidak harmonis," kata dia.
Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden SBY menambah jumlah wakil menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II hingga berjumlah 19 orang.
I WAYAN AGUS PURNOMO