Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apindo: Tambahan Wakil Menteri Tak Berdampak Banyak  

image-gnews
Sofyan Wanandi. TEMPO/Panca Syurkani
Sofyan Wanandi. TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan penambahan wakil menteri di Jajaran Kementerian Perekonomian tidak berdampak pada kinerja para menteri. Dalam dua tahun kabinet ini ada wakil menteri yang justru tidak terpakai oleh menteri. Kalangan pengusaha saat ini dalam posisi wait and see. Mereka akan melihat tugas wakil menteri nantinya, apakah akan mempersulit dunia usaha atau tidak.

"Kalau memerlukan dua (wakil) sih oke-oke aja. Tapi kan untuk apa Dirjen dan Sekjen. Apa gunanya penambahan kalau sudah ada menteri muda lebih berhasil," kata Sofyan usai diskusi perkembangan ekonomi daerah di Hotel Borobudur, Senin, 17 Oktober 2011.

Ia menegaskan secara keuangan penambahan ini memberatkan negara. Padahal yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah memperbaiki koordinasi dan memperbaiki manajemennnya. "Tidak bisa begini lagi. Kalau menteri salah dalam kebijakan harus dibela. Jangan dijadikan mainan politik, sehingga menterinya tidak ada yang berani ambil keputusan."

Presiden, lanjut Sofyan, harus memberikan guidance secara langsung pada bawahannya dan memberikan target yang terukur. Selain itu bawahan setingkat eselon I harus juga mengarahkan kinerja wakil menteri harus ke mana."Harus bisa membuat putusan yang jelas. Ini bisa berhasil asalkan wakil menteri tidak jalan sendiri-sendiri," ujarnya seraya mengatakan efektif atau tidaknya kinerja wakil menteri baru bisa dibuktikan dalam 6 bulan mendatang.

Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan jika menteri sudah bekerja dengan baik dan mengusai masalah, tidak perlu ada wakil menteri. "Penambahan menteri ini lebih pada pertimbangan politik," katanya.

Ia menilai adanya wakil menteri akan membuat masalah baru dengan menghasilkan birokrasi yang lebih panjang. Birokrasi yang terbangun justru tidak sesuai dengan semangat efektif dan efisien. "Tidak ada rule of conduct dari negara yang mengatur wakil menteri untuk membagi tugasnya itu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahendra Siregar yang saat ini masih menjadi Wakil Menteri Perdagangan menyatakan kesiapannya untuk berbagi tugas dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. "Kami masih menunggu waktu dengan Menkeu yang baru saja kembali dari pertemuan G20 di Paris. Saya harapkan mendapat arahan dan petunjuk dari beliau supaya kami bisa menyiapkan diri," kata Mahendra di Hotel Borobudur.

Ia meminta supaya proses transisi pergantian menteri ini tidak dibuat heboh. Ia pun belum mau berkomentar banyak terkait teknis pekerjaan yang nantinya dilimpahkan kepada dirinya. "Saya masih fokus terhadap tugas sebagai Wakil Menteri Perdagangan," katanya.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum mau berkomentar dengan adanya tambahan Wakil Menteri Keuangan untuk membantu tugasnya di Lapangan Banteng, Jakarta. "Nice try. Belum bisa jawab ya," katanya singkat.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

7 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.


Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

8 hari lalu

Sejumlah pemudik kereta api Jaka Tingkir berjalan keluar setibanya di Stasiun Senen, Jakarta, Minggu 14 April 2024. Angka kedatangan akan terus bertambah seiring pemesanan tiket arus balik yang masih tersedia. Arus balik diprediksi mulai tanggal 13, 14 dan 15 April 2024. Pada tanggal-tanggal tersebut terdapat sebanyak 44.000 - 46.000 lebih penumpang per harinya yang menuju Jakarta. TEMPO/Subekti.
Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.


Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.


Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

9 hari lalu

Bezalel Smotrich. REUTERS
Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan agar dilakukan blokade penuh pada seluruh wilayah Gaza setelah negosiasi dengan Hamas nihil.


Terkini: Budi Karya Sebut Salatiga ke Semarang Jadi Titik Krusial Arus Balik, Sumber Cuan Prajogo Pangestu Orang Terkaya di Indonesia

12 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi penjelasan terkait arus balik pemudik di  Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 30 Juni 2017. Menteri Perhubungan, Kapolri, dan Gubernur Jawa Barat juga ikut meninjau penanganan arus balik di jalur selatan Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Terkini: Budi Karya Sebut Salatiga ke Semarang Jadi Titik Krusial Arus Balik, Sumber Cuan Prajogo Pangestu Orang Terkaya di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut daerah Salatiga hingga menuju Semarang menjadi titik krusial saat arus balik Lebaran 2024.


Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis 11 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

Menteri Pertahanan dan calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Perlindungan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Bagi Pemudik, Apa yang perlu Diketahui?

15 hari lalu

Polisi memeriksa bangkai kendaraan yang mengalami kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Perlindungan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Bagi Pemudik, Apa yang perlu Diketahui?

Bagi pemudik, memiliki asuransi kecelakaan langkah cerdas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan menuju kampung halaman.


Sri Mulyani Sebut Dana Operasional Jokowi Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Apa Itu dan Berapa Besarannya?

16 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Sebut Dana Operasional Jokowi Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Apa Itu dan Berapa Besarannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut Jokowi memiliki dana oprasional hingga Rp138 miliar yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Apa aturannya?


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

17 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Sri Mulyani akan Hadiri Panggilan MK sebagai Saksi Sidang Sengketa Pilpres Jumat

21 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani akan Hadiri Panggilan MK sebagai Saksi Sidang Sengketa Pilpres Jumat

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menanggapi soal pemanggilan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres. Ia memastikan Sri Mulyani Akan menghadiri panggilan tersebut pekan ini.