TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diyakini berusaha mempertahankan enam partai politik agar tetap nyaman dalam koalisi pendukung pemerintah. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, dalam perombakan kabinet, Yudhoyono tak mengambil langkah yang membahayakan koalisi. “(Yudhoyono) tak akan berani menendang PKS,” kata Yunarto di Jakarta kemarin.
Kader PKS di parlemen selama ini memang kerap berseberangan dengan pemerintah. Anggota Dewan dari Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menyebut PKS lebih bersikap oposisi ketimbang PDI Perjuangan yang memang oposisi. Dia mengimbau agar jumlah jatah PKS di kabinet dikurangi. Kalau perlu, kata dia, didepak dari koalisi. “Silakan PKS mau ngancam apa pun. Tak ada yang bisa mendikte, apalagi menekan-nekan SBY,” kata Ramadhan.
Beberapa kali memang kader PKS menebar ancaman menjelang reshuffle. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sempat menyatakan semua menteri PKS akan ditarik keluar dan menjadi oposisi jika ada satu saja menterinya dicopot oleh SBY. “Sejak awal, PKS sudah meneken kontrak politik," kata dia.
Kini, partai ini berstrategi menunggu. Dalam rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu, PKS menyatakan baru bersikap setelah Yudhoyono mengumumkan kabinet anyar. "Setelah itu, hasil reshuffle dibawa ke Majelis Syuro,” kata Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat.
Yudhoyono, sewaktu menerima para ketua umum partai koalisi, menyatakan akan ada partai yang dikurangi jatahnya. Meski tidak menyebutkan nama partai, pernyataan Yudhoyono itu mudah ditebak, buat PKS. Apalagi muncul desakan dari lingkup internal Demokrat, plus partai koalisi yang loyal seperti PKB dan PAN, agar Yudhoyono menghukum partai yang tak loyal.
Hingga kemarin, berdasarkan informasi, belum ada jatah partai yang dikurangi. Yang ada, menteri jatah partai digantikan oleh kader dari partai yang sama meski pada portofolio berbeda. Misalnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar terkena reshuffle, digantikan oleh Azwar Abubakar. Sumber Tempo yang dekat dengan kalangan Istana mengatakan, Yudhoyono menganggap kebijakan Patrialis kerap bikin buruk citra pemerintah. Misalnya dalam soal pemberian remisi kepada narapidana koruptor.
Posisi Patrialis bakal ditempati oleh Amir Syamsuddin, seorang petinggi Partai Demokrat. Patrialis mendengar kabar pahit pencopotannya dari Sudi Silalahi, Menteri-Sekretaris Negara. Sudi menghubungi dia Ahad malam lalu. “Saya tanyakan salah saya apa," kata Patrialis dengan mata berkaca-kaca. “Tapi syukurlah, beliau bilang saya tidak punya kesalahan."
Masuknya pengusaha Djan Farid ke kabinet, menempati jatah Partai Persatuan Pembangunan yang diduduki Suharso Monoarfa pada Kementerian Perumahan Rakyat, juga atas pilihan partai. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan masuknya Djan Farid karena partai yang menyodorkannya. "Dia memang diusulkan."
ISMA SAVITRI | TRI SUHARMAN | SUNUDYANTORO
