TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjadi bom waktu. “Ini bisa jadi bom waktu dan blunder. Dia (SBY) yang akan menanggung akibatnya jika nanti ternyata reshuffle tidak malah membuat kinerja pemerintahan baik,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Oktober 2011.
Selain jadi pertaruhan politik SBY, semakin bertambahnya posisi wakil menteri menurut Din bisa memicu konflik, baik antara menteri dan wakilnya, serta jajaran direktur jenderal di kementerian terkait. “Bisa jadi terjadi konflik antara menteri dengan wakil menterinya atau dengan jajaran pejabat di kementerian,” kata dia.
Ia menganggap tambunnya kabinet dengan tambahan wakil menteri akan memboroskan anggaran. Din menyorot rekam jejak menteri yang masih menjabat maupun eselon menteri dan wakil menteri yang sedang dipilih SBY. “Siapapun yang masih menjabat maupun yang akan diberi jabatan, jika bermasalah, ya, tidak layak dipilih,” katanya.
Setidaknya ada dua kementerian yang diterpa kasus suap dan korupsi, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hingga kini belum ada itikad politik SBY untuk mengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng maupun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Kritik pedas dikatakan pakar komunikasi politik Effendi Gazali. Ia mengaggap SBY terlalu memberikan ruang lebih bagi parpol dalam tawar-menawar susunan kabinet. “Ini semakin menggerus sistem presidensial. Presiden membiarkan dirinya tersandera kepentingan parpol,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara Irman Sidin Putra juga menilai penambahan wakil menteri itu mubazir. “Kapasitas dan kompetensi PNS untuk wakil menteri itu sebenarnya sudah dijalankan jajaran sekjen dan dirjen di kementerian terkait, buat apa ada wakil menteri,” tegasnya.
Politikus Senayan juga menyorot tambunnya susunan kabinet. “DPR bisa mengajukan hak interpelasi ke Presiden untuk minta penjelasan,” tutur Anggota Komisi Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo. Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar ini menilainya bentuk pemborosan. “Kontradiktif dengan semangat Presiden yang mendengung-dengungkan efisiensi anggaran,” katanya.
ISHOMUDDIN