Kelompok Etnis Tolak Myanmar Jadi Ketua ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta:-- Federal Kelompok Etnik Burma (UNFC) dan perwakilan masyarakat sipil Burma mendesak seluruh negara anggota ASEAN untuk menunda permintaan pemerintah Myanmar sebagai Ketua ASEAN 2014.

"Tolong tunda keputusan untuk memberi kesempatan kepada Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2014," kata juru bicara UNFC dan masyarakat sipil Burma, Khin Ohmar, saat bertemu dengan anggota Komisi I (Komisi Luar Negeri dan Pertahanan) Dewan Perwakilan Rakyat dan Kaukus Antar-Parlemen ASEAN untuk Myanmar di gedung DPR, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011.

Menurut Ohmar, pemerintahan baru Myanmar baru melakukan langkah kecil untuk mengubah sistem pemerintahan dari rezim militer ke demokrasi. Malah, dalam beberapa hari lalu, Presiden Thein Sein memutuskan untuk menambah jumlah pasukan di wilayah etnis Katchin untuk meredam konflik di wilayah itu.

Bahkan pemerintah Myanmar dinilai tidak sungguh-sungguh membebaskan seluruh tahanan politik. Pemerintah baru membebaskan 200 tahanan politik dari total 2.100 tahanan politik yang ditahan di beberapa penjara di Myanmar. Kondisi tahanan juga sangat memprihatinkan.

Ohmar, yang ditemui oleh hanya tiga anggota DPR, Eva Sundari, Evita Nursanty, dan Lily Wahid, mengatakan, tiga kunci sebagai bukti pemerintah Myanmar serius melaksanakan demokrasi. Pertama, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. Kedua, gencatan senjata di seluruh wilayah serta berhenti melakukan serangan bersenjata kepada masyarakat etnis, dan terakhir melakukan dialog politik.

Evita mengatakan, ada nilai positif jika Myanmar menjadi Ketua ASEAN 2014. "Banyak pemimpin negara akan datang ke Myanmar dan dunia akan mencermati negara tersebut. Ini akan mempercepat rezim untuk mendorong gerakan demokrasi," ujarnya.

Namun Ohmar ragu akan penilaian Evita, apalagi selama ini dukungan negara-negara ASEAN terhadap gerakan demokrasi di Myanmar tidak signifikan. "Saya mengikuti masalah di Myanmar sudah lama. Sejak Myanmar menjadi anggota ASEAN sampai sekarang, keadaan masyarakat justru semakin lebih parah," kata Ohmar.

| MARIA RITA