TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, aparat kepolisian harus berani menindak tegas upaya makar yang dilakukan sejumlah pihak di Papua. Menurutnya, upaya pendeklarasian sebuah negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah upaya yang mengancam keutuhan NKRI.
"Kalau sudah mendeklarasikan diri sebagai negara, ada presiden dan perdana menterinya, dan mengibarkan bendera itu sudah alasan kuat TNI menjaga kedaulatan negara," ujar Priyo kepada wartawan, Kamis, 20 Oktober 2011.
Sedikitnya 300 peserta Kongres Rakyat Papua III ditangkap Kepolisian Daerah Papua di Abepura, Jayapura, Rabu. Mereka dibawa ke Markas Polda Papua. Penangkapan itu dilakukan menyusul deklarasi Negara Demokratik Papua Barat menjelang penutupan kongres yang berlangsung pada 17-19 Oktober itu.
Dalam deklarasi tersebut, Forkorus Yeboisembut diangkat sebagai Presiden Papua Barat dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri. Kongres juga merekomendasikan peninjauan kembali masuknya Papua ke Indonesia serta peninjauan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Kongres itu juga diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora saat upacara pembukaan, Senin lalu.
Mereka yang ditangkap di antaranya adalah aktivis Sekretariat Peradilan dan Perdamaian Gereja Katolik, Neles; Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yeboisembut; dan tokoh Papua, Edison Waromi. Ketua panitia Kongres Papua Selpius Bobi masih dalam pengejaran polisi.
Kongres Papua berakhir ricuh setelah polisi merangsek ke arena kongres di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Rabu sore, 19 Oktober 2011. Dari pantauan Tempo, rentetan letusan senjata sempat terdengar. Sedikitnya empat panser TNI dan tiga mobil barakuda polisi disiagakan di lokasi kejadian.
Polisi masuk beberapa menit setelah upacara penutupan kongres. Sejumlah warga mengaku dipukul oleh polisi. "Ada juga yang diinjak. Saya kurang tahu alasan mengapa polisi masuk dan memukul," kata Tonggap, aktivis Papua.
Tapi Polda Papua membantah tudingan telah melakukan penganiayaan terhadap peserta kongres. "Saya kira itu tidak benar. Saya belum mendapat laporan persisnya bagaimana, tapi itu bisa saja keliru," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono. Adapun tembakan beruntun, ujarnya, hanya sebagai peringatan. "Bukan maksudnya mengarah pada warga."
Kongres Papua III ini dihadiri kurang-lebih 5.000 peserta dari berbagai daerah. Kongres ini tindak lanjut dari Kongres Papua II pada 2000. Kongres dibuka oleh Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yeboisembut.
Priyo menilai tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Papua sudah tepat. Priyo bahkan meminta Polisi dan TNI melakukan koordinasi untuk melakukan pengamanan lebih intensif. "Kalau itu perlu, ambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tak perlu lagi mengambil langkah negosiasi dengan para pemberontak ini seperti yang dilakukan pada konflik Aceh. Politikus Golkar ini menganggap permasalahan Aceh dan Papua adalah dua hal yang berbeda.
"Papua, kan, sudah selesai. Tidak seperti di Aceh. Dulu di Aceh kan belum ada otonomi khusus," ujarnya. "Jangan ambil negosiasi apapun untuk konteks ini. Kalau belum makar, berikan ruang negosiasi."
Ia menambahkan, sejauh ini pemerintah dan DPR telah beritikad baik dengan memberikan dana triliunan kepada Papua untuk mensejahterakan rakyat di sana. Karena itu, ia juga menyerukan agar kepala daerah di Papua memanfaatkan betul anggaran tersebut. "Siapapun gubernur yang memimpin di sana untuk segera menggunakan ikhtiar otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.
FEBRIYAN
