Todung: Jangan Sampai Kasus Nazaruddin ''Tenggelam''  

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum dan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Todung Mulia Lubis, mengkhawatirkan bakal "tenggelamnya" kasus-kasus korupsi yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dengan gencarnya isu-isu yang sedang panas akhir-akhir ini.

"Jangan sampai kasus Nazaruddin tenggelam karena isu reshuffle kabinet dan tewasnya Muammar Qadhafi," kata Todung saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Oktober 2011.

Menurut dia, kasus-kasus Nazaruddin perlu pengawasan dan perhatian penuh karena bisa menjadi pintu masuk untuk menguak kasus korupsi yang luar biasa besar di negeri ini. Dia juga menilai sudah seharusnya kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin menjadi prioritas utama Komisi Pemberantasan Korupsi. Antara lain dengan mempercepat penyidikan dan mengungkap kasus di pusat-pusat korupsi yang disebut oleh Nazaruddin.

"Seperti di Kementerian Kesehatan, Transmigrasi, Pendidikan, bahkan Banggar (Badan Anggaran) DPR," kata pengacara kondang ini.

Setidaknya ada dua kasus yang saat ini tengah ditangani KPK, yang diduga melibatkan perusahaan Nazaruddin. Yakni kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta kasus korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Nazar sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet. Dia kini ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Dalam kasus tersebut, Nazar berulang kali mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah koleganya di Badan Anggaran DPR maupun di partai. Sedangkan dalam kasus proyek PLTS yang berbiaya Rp 8,9 miliar pada tahun anggaran 2008 itu, status Nazar baru sebagai saksi. Namun istri Nazar, Neneng Sri Wahyuni, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Todung, kasus Nazaruddin ini merupakan contoh yang sempurna dari ''Political Coruption'' atau korupsi politik dan bisa menjadi studi kasus yang baik bagi Indonesia. Dan dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi semua partai politik.

Namun Todung mengaku pesimistis kasus-kasus Nazaruddin yang menyeret sejumlah nama di DPR dan partai dapat terungkap. "Saya agak ragu," katanya. Mengingat banyak sekali tekanan politik dan serangan dari berbagai pihak kepada KPK yang tengah berupaya membongkar kasus ini. "Namun kalau KPK ingin Indonesia jadi lebih baik, KPK harus bongkar kasus ini, ini kesempatan KPK bongkar gurita korupsi," katanya.

INDRA WIJAYA