DPRD Minta Rencana Obligasi Daerah Dikaji Kembali

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Amanat Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menolak rencana penerbitan surat utang senilai Rp 1,7 triliun untuk empat proyek pembangunan. Sedang Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat meminta rencana itu dikaji kembali.

Anggota Fraksi Gerindra, Endah S. Supardjoko menilai pemerintah provinsi seharusnya lebih fokus  menuntaskan program pembangunan. “Selain membayar utang pokok, ditambah bunga 2 persen lebih dari SUN, yang hanya tujuh persen. Itu berarti bunga sembilan persen per tahun sama dengan Rp 140 miliar yang lebih baik digunakan untuk puskesmas atau sekolah,” kata Endah dalam sidang paripurna di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2011.

Anggota Fraksi Partai Amanat Bangsa Wanda Hamida mengatakan penerbitan obligasi belum diperlukan mengingat rencana APBD 2012 cukup tinggi, yaitu sebesar Rp36,02 triliun. Apalagi ada tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2011 yang diprediksi mencapai Rp3,68 triliun. Pertimbangan penolakan itu juga terkait penyerapan APBD 2011 juga masih rendah. “Anggaran yang tak terpakai cukup tinggi. Kenapa tidak digunakan sebagai ganti dari obligasi daerah? Kenapa berutang?”

Anggota F-PPP, Maman Firmansyah mempersoalkan masalah tingkat suku bunga yang ditawarkan ke Pasar Modal. Fraksinya memerkirakan nilai bunga yang harus dibayar sekitar Rp127 miliar. Maman mengatakan nilai obligasi yang akan diterbitkan masih bisa ditanggung oleh APBD. Jika obligasi tetap diluncurkan, dikhawatirkan menjadi beban APBD.

Fraksi Golkar  meminta agar dana obligasi digunakan untuk proyek utama dan menyangkut kepentingan masyarakat. “Kami menolak bila dana digunakan untuk kepentingan usaha seperti pengolahan air limbah (PAL) Jaya,” ujar Angggota Fraksi Golkar, Zainudin.

Sedangkan anggota Fraksi PKS, Yusriah Dzinnun menilai penerbitan obligasi itu bisa menjadi contoh baik pemerintah daerah lainnya. ”Apalagi dari sisi keuangan, sudah memenuhi syarat dan masih ada kebutuhan pembiayaan sektor publik yang masih cukup besar.”

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bersikeras  menerbitkan obligasi. "Obligasi pasti akan keluar, pokoknya sebelum masa jabatan saya selesai," kata Fauzi. Dananya akan digunakan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, Pengolahan Air Limbah Casablanca Rp235 miliar, Rusun Daan Mogot Rp500 miliar, dan Terminal Pulogebang  Rp 757 miliar.

Jangka waktu obligasi 2012-2022. Rekomendasi penerbitan obligasi ini berasal dari  Bank Dunia (World Bank) yang menilai DKI Jakarta dan Jawa Barat layak menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, selama tiga tahun terakhir, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta adalah wajar dengan pengecualian.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI