KPK Harus Punya Penyidik dan Penuntut Independen  

TEMPO.CO, Jakarta -  Salah satu calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi,  Abraham Samad, menyatakan lembaga antikorupsi perlu segera memiliki penyidik dan penuntut independen. Keberadaan mereka dapat mengurangi ketergantungan KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kalau bergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan, kewenangan KPK itu akan terganggu. Akan ada hambatan komando dan psikologis, misalnya, polisi tidak mungkinlah menyelesaikan kasus korupsi polisi dengan efektif kalau tidak membentuk penyidik independen,"  ujar Abraham usai mengikuti tes pembuatan makalah di Komisi Hukum DPR, Senin 24 Oktober 2011.

Dalam tes berdurasi satu jam tersebut,  aktivis antikorupsi lulusan  Universitas Hasanuddin ini kebagian tema makalah tentang urgensi penyidik dan penuntut independen dalam mengefektifkan KPK. Ia membuat  makalah sebanyak 5 lembar dengan menulis tangan, beda dengan calon lain yang mengetik di komputer jinjing.

Menurut pria bergelar doktor ini, yang pertama harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kerja KPK yani pembangunan sistem di internal. "Jadi KPK pertama membangun infra kelembagaan untuk membentuk penyidik independen," ujar dia.

Ia juga tidak sepakat jika wewenang penuntutan KPK dikembalikan ke Kejaksaan. Alasannya, Kejaksaan sampai hari ini belum dipercaya sebagai lembaga yang bersih dalam pemberantasan korupsi. "Kecuali kalau kejaksaan sudah bersih. Mungkin empat atau lima tahun ke depan," katanya.

Karenanya, KPK harus memaksimalkan fungsi supervisi sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism) untuk membersihkan unsur korup dari Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi supervisi KPK harus tetap berjalan agar Kepolisian dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga penegak hukum yang mandiri.

"Kepolisian dan Kejaksaan suka atau tidak suka masih ada masalah dan butuh supervisi supaya bisa berjalan pada koridornya. Kita masih butuh KPK sepuluh tahun paling tidak, dan sembari membersihkan Kejaksaan dan Kepolisian," kata Abraham.

MAHARDIKA SATRIA HADI