DPR Ingin Anggaran Pendidikan Naik Rp 32 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Hujan interupsi mewarnaiRapat Komisi X DPR membahas anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara 2012. DPR menganggap usulan dana Rp 64,351 triliun terlalu sedikit bagi Kementerian tersebut.

"Anggaran harus ditambah agar target sekolah gratis itu bisa tercapai dan tidak ada lagi pungutan sekolah. Kami akan bersama menteri untuk merealisasikannya," kata Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR, Senayan, Senin, 24 Oktober 2011.

Politikus Partai Golkar ini menganggap pagu anggaran dari Nota Keuangan sebesar Rp 57,818 triliun, Bagian Anggaran 999 Rp. 3,506 triliun, Optimalisasi Rp. 3,014 triliun dan BLU - PNBP Rp 13 miliar sulit  mencapai target sekolah gratis bagi masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta lebih berani mengajukan anggaran. Tujuannya supaya target program tercapai sebelum masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berakhir.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati. mengusulkan wajib belajar 12 tahun  terealisasi. Target ini bisa tercapai apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan anggaran lebih besar. "Di penjara pun saya siap jika harus mengubah anggaran karena melanggar peraturan," kata dia.

Denganpengajuan tambahan, Komisi X sepakat menetapkan tambahan anggaran RAPBN 2012, untuk dana BOS, BOMM, BKM, sebesar Rp 31,400 triliun dan subsidi siswa miskin Rp. 1,3 triliun. Pagu anggaran pendidikan menjadi Rp. 97,051 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh meminta Dewan bersabar dan tak memaksa menyetujui tambahan anggaran tersebut. Nuh menganggap anggaran yang diajukan merupakan hasil konsultasi dengan berbagai pihak dan memperhitungkan kemampuan pemerintah. "Kami tidak menerima atau menolak. Kami harus membicarakannya lagi. Itu keputusan internal Komisi X," kata Nuh.

Nuh memaparkan, 85 persen anggaran yang diajukan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas seperti rehabilitasi sekolah pendidikan dasar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Gaji dan Operasional, serta peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Sisanya, 4 persen untuk layanan umum dan 9,95 persen untuk investasi dan pengembangan. "Ini yang kami susun dan kami ajukan. Tentu harus ada pembahasan lebih lanjut," kata Nuh.

ANGGA SUKMA WIJAYA