Komisi Kepolisian Minta Kapolri Jujur Soal Duit dari Freeport

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Kepolisian Indonesia minta Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menjelaskan ke publik ihwal gelontoran dana dari PT Freeport Indonesia. Uang miliaran rupiah untuk anak buahnya yang bertugas di kawasan tambang di Timika, Papua, itu menimbulkan tanda tanya besar penggunaannya.

 “Yang terpenting saat ini kejujuran Kapolri. Dia harus memberi penjelasan mengapa sampai seperti ini,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, saat dihubungi Tempo, Minggu, 30 Oktober 2011. Novel mengaku tidak adakah aturan yang membolehkan Polri menerima dana dari pihak selain negara.

Ada atau tidaknya aturan itu, jata dia, yang terpenting saa ini adalah penjelasan pimpinan Kepolisian kepada publik untuk apa uang sebesar US$ 14 juta tersebut. Publik, kata dia, terlanjur curiga terhadap independensi Polri, bahkan dikhawatirkan keberpihakan polisi menjadi luntur akibat menerima dana dari Freeport.

“Memang kesannya kurang baik ya, aparat menerima uang semacam itu. Tapi karena kenyataannya Kapolri sudah mengakui, lebih baik dijelaskan ke publik semuanya. Saya sendiri yakin Polri tidak lantas menjadi centeng hanya karena menerima uang,” ujarnya.

Menurut Novel, yang pernah mengunjungi langsung Timika, medan setempat memang sangat berat. Ia menilai wajar jika aparat yang bertugas di sana membutuhkan tambahan insentif, meski tidak membenarkan aparat tersebut menerimanya dari pengusaha.

Tempatnya memang terpencil, jauh dari mana-mana, dan biaya hidup di sana tinggi. "Mungkin kalau tambahan penghasilan polisi didapat dari negara, akan jauh lebih terhormat.”

Sebelumnya, Indonesia Police Watch yang tergabung dalam Komite Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  berharap lembaga antikorupsi segera mengusut bantuan dana PT Freeport itu.  KPK dinilai perlu menelisik apakah aliran dana PT Freeport ke aparat tergolong suap, gratifikasi, ataukah tidak.

Sebelumnya Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengakui anak buahnya di lapangan menerima bantuan duit dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai. Kemudian pihak yang diamankan itu memberikan uang makan, langsung kepada anggota. Apalagi, dalam situasi yang sulit," ujar Timur Pradopo.

ISMA SAVITRI