TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian RI (Polri) segera menjelaskan pada publik ihwal uang dari PT Freeport yang nilainya sekitar US$ 14 juta. "Karena ini dananya sudah terbuka, menurut saya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata Pramono di gedung DPR, Senin, 31 Oktober 2011.
Transparansi dari Polri, menurut Pramono, sangat diperlukan agar tak melemahkan peran Polri dari masyarakat. Apalagi uang itu relatif kecil dibandingkan operasional Polri untuk menggerakkan pasukan pengamanan Freeport. "Kalau saya harus bilang jujur, angkanya memang besar, tapi kalau lihat operasional dan saya pernah beberapa kali ke Freeport, untuk menggerakkan pasukan, untuk makanan, itu kecil."
Di sisi lain, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pemberian duit itu sebenarnya bukanlah praktek baru. Namun baru terkuak sekarang karena adanya era keterbukaan, sehingga dana yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik.
Meski mengaku bisa menoleransi dana yang diperoleh Polri dari Freeport itu, menurut Pram, Kapolri tetap harus menjelaskan secara terbuka aliran dana itu kepada publik. Apalagi saat ini polisi sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu, maka yang dirugikan adalah Kepolisian."
Ketidakmampuan Kepolisian menyampaian secara transparan penggunaan dana itu dianggap melukai perasaan masyarakat luas, khususnya masyarakat Papua.
Dalam melakukan audit terhadap aliran dana dari Freeport ini tidaklah sulit. Sebagai institusi pemerintah, kata Pramono, dana bisa diaudit dengan gampang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau memang ada temuan, BPK bisa memberikan temuannya kepada DPR sebagai pengawas Kepolisian. "Kalau ada tindak pidana korupsi, temuan itu bisa diberikan ke KPK."
Dari internal DPR, Komisi III, kata Pramono, akan meminta keterangan pada Kapolri dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan. "Tentunya karena ini sudah menjadi domain publik yang luar biasa, kami yakin pasti pas RDP dengan polri akan jadi bagian yang difokuskan."
IRA GUSLINA
