PM Australia Dicap Lamban Atasi Qantas

TEMPO.CO, SIDNEY:-- Pemimpin oposisi Australia, Tony Abbott, kemarin mengecam Perdana Menteri Julia Gillard, yang dianggap lamban dalam menengahi konflik di tubuh maskapai penerbangan Qantas. “Tragis bagi seluruh penumpang karena mereka tak bisa pulang atau bekerja akibat kegagalan pemerintah,” kata Abbott, tokoh Partai Liberal Australia yang konservatif.

Pernyataan itu disampaikan Abbott menanggapi keputusan Qantas untuk menghentikan seluruh penerbangan mulai Sabtu lalu. “Sulit dipercaya bahwa kami terpaksa mengambil keputusan ini,” ujar Kepala Eksekutif Qantas, Alan Joyce. “Maskapai akan dikandangkan sampai ada keputusan terkait perselisihan ini.”

Qantas, yang menerbangkan 70 ribu penumpang dalam sehari, menyatakan sebanyak 108 pesawat tidak diterbangkan di 22 bandara di seluruh dunia. Setidaknya lebih dari 13 ribu penumpang tercatat telah memiliki tiket menuju Australia dari seluruh dunia dalam rentang waktu 24 jam sejak penghentian penerbangan dimulai.

Walhasil, Perdana Menteri Gillard, yang tengah didesak untuk mundur karena kasus imigran gelap ini, mendesak digelarnya sidang darurat Mahkamah Arbitrase. Pemerintah Australia dalam sidang itu mendesak Qantas untuk menerbangkan seluruh pesawatnya kembali dengan alasan kepentingan nasional.

"Dalam enam jam, kami bisa menerbangkan kembali armada kami," kata Joyce, menanggapi sidang arbitrase tersebut. "Kami menunggu perkembangan." Direktur Pelaksana Pusat Penerbangan Australia Graham Turner telah lama mendesak pemerintah untuk segera bertindak guna melakukan intervensi terhadap sengketa antara buruh dan manajemen ini.

“Turisme penting buat perekonomian Australia, karena itu pemerintah mesti segera bertindak guna melindungi aset-aset yang luar biasa ini,” ucap Turner. Aksi mogok karyawan ini dipicu rencana Qantas untuk melakukan pembenahan manajemen demi mengurangi kerugian terutama yang berkaitan dengan penerbangan internasional.

Qantas berencana membentuk maskapai baru yang berbasis di Asia dalam lima tahun mendatang. Namun serikat pekerja menganggap rencana ini bakal berimbas pada pengurangan sedikitnya 1.000 karyawan. Aksi mogok yang melibatkan pekerja bagasi, teknisi, dan pilot ini merugikan perusahaan sebesar sekitar Rp 639 miliar lebih.

Joyce mengatakan sulit memenuhi permintaan serikat pekerja itu. “Itu akan menghancurkan Qantas dalam jangka panjang,” dia menuturkan. Karena itu, “Saya mengambil keputusan yang jelas, keputusan yang sulit, untuk mengandangkan maskapai.” Qantas meminta konsumen yang telah memesan tiket penerbangan untuk tidak ke bandara sampai ada pemberitahuan.

AP | AAP | ANN | ANDREE PRIYANTO