Puluhan Calon Haji Tertipu Biro Bodong  

TEMPO.CO, Kediri – Sedikitnya 28 calon jemaah haji asal Kediri menuntut pengembalian uang setelah gagal berangkat ke tanah suci. Mereka dijanjikan berangkat dari halaman Istana Negara dengan membayar biaya hingga Rp 75 juta.

Kepala Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Kota Kediri, Muamal mengatakan, puluhan calon jemaah haji itu gagal diberangkatkan ke tanah suci setelah tiba di Jakarta pada 30 Oktober 2011 lalu.

Sebelumnya, mereka terdaftar sebagai calon jemaah haji plus melalui PT Darus Salam Al-Ihwan Wisata yang beralamat di Kelurahan Centong, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. “Hingga waktu pemberangkatan, jemaah itu justru terlantar di Jakarta,” kata Muamal kepada Tempo, Rabu, 2 November 2011.

Peristiwa itu sendiri terbongkar setelah sejumlah calon jemaah menghubungi anggota keluarganya di Kediri. Mereka juga sempat berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Arab Saudi sebelum memutuskan pulang kembali ke Kediri. Beberapa korban juga melaporkan PT Darus Salam kepada Depag Kota Kediri karena dianggap melakukan penipuan. Apalagi biaya yang dikeluarkan calon jemaah melalui jalur khusus ini cukup besar, yakni antara Rp 65–75 juta per orang.

Ketika ditelusuri, Depag menemukan sejumlah catatan buruk atas praktik pemberangkatan haji PT Darus Salam. Meski memasang papan nama sebagai Biro Pemberangkatan Haji, perusahaan tersebut ternyata tak memiliki izin sama sekali. Bahkan, sehari-hari kantor tersebut dikenal sebagai pondok pesantren salafiyah biasa yang dipimpin Haji Romli. “Tahun lalu pondok itu juga bermasalah setelah gagal memberangkatkan jemaah,” kata Muamal.

Informasi yang diterima Depag menyebutkan PT Darus Salam hanyalah bertugas mencari calon jemaah untuk dikirimkan kepada PT Nurul Hayat yang berkedudukan di Bogor. Karena itu, PT Darus Salam tidak memiliki kuota sama sekali untuk memberangkatkan calon jemaah. Ketika didera persoalan, pengurus PT Darus Salam selalu menjanjikan untuk mengikuti pemberangkatan tahun berikutnya. Bahkan, lima dari 28 calon jemaah yang gagal tersebut adalah korban penundaan tahun lalu.

Karena itu, Muamal meminta kepada para korban untuk melaporkan hal itu ke polisi. Sebab, hingga kini PT Darus Salam tidak mengantongi izin sama sekali sebagai biro pemberangkatan haji. Sayangnya, hingga kini para jemaah masih enggan menempuh jalur hukum karena khawatir uangnya tak kembali. “Lebih baik mendesak pengembalian uang daripada lapor polisi,” kata salah satu keluarga korban yang enggan disebutkan identitasnya.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Darus Salam Saifudin Zuhri, sekaligus penanggungjawab PT Darus Salam berdalih turut menjadi korban kegagalan kinerja PT Nurul Hayat. Menurut dia, para jemaah itu gagal diberangkatkan karena paspor mereka tak kunjung terbit hingga hari pemberangkatan. Saat ini pihaknya masih berusaha menagih kembali uang jemaah yang terlanjur disetorkan kepada PT Nurul Hayat. “Pimpinan kami (Haji Romli) masih di Jakarta untuk mengurus pengembalian uang,” kata Zuhri saat ditemui di pondoknya.

Dia juga membantah disebut melakukan pembohongan dengan memberangkatkan calon jemaah dari halaman Istana Negara. Menurut dia, hal itu bukan berarti para jemaah diberangkatkan oleh Presiden, namun hanya meminjam tempat sebagai lokasi pemberangkatan. Menurut Zuhri, kawasan tersebut merupakan tempat wisata publik yang bisa dipergunakan untuk pemberangkatan haji.

HARI TRI WASONO