Setgab Ternyata Bahas Ambang Batas Februari 2012

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik soal berapa persisnya angka ideal Parliamentary Threshold yang kini diperdebatkan banyak politikus antarfraksi di DPR ternyata baru akan dibahas di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi pada  Februari 2012. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, pembahasan di setgab akan mengikuti dinamika pembahasan di Pansus Revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.

"Kami menaksir baru Februari nanti baru digarap dan dicari jalan terbaiknya. Sekarang malah belum ada pembahasan ambang batas di pansus," kata Ramadhan kepada Tempo, Kamis 3 November 2011.

Seperti diketahui, lima partai di DPR yaitu PPP, PKB, PAN, Gerindra dan Hanura membentuk koalisi poros tengah terkait pembahasan ambang batas dan penentuan jumlah kursi tiap daerah pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu. Gerakan ini semata untuk membendung usulan Golkar dan PDIP yang mengusung angka 5 persen, sementara Demokrat yang mengusung angka 4 persen sama dengan pemerintah. Tiga dari lima partai poros tengah ini sendiri merupakan anggota koalisi gabungan.

Mereka mengusulkan angka 2,5 persen sebagai ambang batas. Poros tengah berpandangan, dengan angka 4-5 persen maka potensi hilangnya suara akan sangat besar. Menurut mereka, dengan ambang batas yang tinggi juga akan mengancam keberagaman aspirasi masyarakat.

Pembentukan poros tengah ini juga merupakan bentuk kekecewaan partai menengah yang bergabung dalam koalisi pemerintah. Menurut mereka sekretariat gabungan partai koalisi tidak pernah memperhatikan kepentingan partai menengah. Mereka menuding setgab hanya dijadikan alat bagi Demokrat untuk mengamankan kepentingannya di DPR.

Ramadhan mengatakan, pembentukan poros tengah sebagai bentuk ketakutan berlebihan dari partai-partai menengah itu. Menurutnya, waktu tiga tahun tersisa masih memungkinkan terjadi perubahan drastis dalam pilihan masyarakat terhadap partai politik.

 Ramadhan mengatakan, tidak ada satupun partai politik yang memiliki jaminan dapat melaju dengan mulus dengan ambang batas lima persen. "Pemilu masih 3 tahun lagi. Tak ada satu pun parpol yang merasa digdaya memastikan lolos ambang batas. PDIP saja suaranya merosot terus, dan kini juga nggak sesumbar sudah pasti lolos PT. Semua parpol juga begitu," tandasnya.

Ia berdalih, angka lima persen diusung Demokrat semata-mata untuk penyederhanaan partai politik yang akan berimbas pada efektifitas keja parlemen dalam menopang eksekutif. Ia menolak dalih bahwa tingginya ambang batas akan mengakibatkan keragaman aspirasi masyarakat tidak tertampung oleh DPR. "Perbedaan satu parpol dan lainnya tipis. Ideologi nyaris sama, yang beda cuma pemimpin parpol-parpol saja," tandasnya.

Ia memahami kegelisahan rekan-rekannya yang merasa terancam posisinya bila partainya tak lolos ambang batas. Padahal, menurutnya mereka termasuk golongan politisi yang memiliki kemampuan yang baik. Karena itu, Ramadhan menawarkan agar adanya penggabungan partai politik yang memiliki kesamaan pandangan dan ideologi. "Banyak caleg berbakat dan hebat tak masuk hanya gara-gara parpolnya tak lolos ambang batas. Sayangkan, kenapa nggak gabung saja," ujarnya.

Ramadhan juga mengatakan bahwa Demokrat tak khawatir jika dalam beberapa bulan kedepan, koalisi akan terguncang manuver-manuver politik karena setgab tak juga membahas soal ambang batas. "Manuver, dinamika itu biasalah," ujarnya.

FEBRIYAN