TEMPO Interaktif, YERUSALEM -- Kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Rabu 2 November 2011 menyetujui pembangunan 1.900 unit permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Kantor berita UPI menyebut kesepakatan ini merupakan salah satu skenario dalam pemerintahan negeri Yahudi itu dalam rangka menanggapi keanggotaan penuh Palestina di UNESCO.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Israel yang telah mempercepat pembangunan permukiman tersebut. "Keputusan itu justru kian menghancurkan proses perdamaian," kata Abbas seperti diungkapkan juru bicaranya, Nabil Abu Rudeineh. Ia juga mengecam aksi sepihak Israel dalam menghentikan transfer dana untuk Palestina.
"Tindakan yang tak manusiawi," kata Rudeineh. Padahal uang tersebut, kata dia, sangat penting untuk membayar gaji pegawai negeri Palestina. Pembicaraan damai Israel-Palestina terhenti lebih dari setahun setelah Palestina mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi sebelum keduanya melanjutkan perundingan.
Lebih dari 500 ribu orang tinggal di permukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Menurut hukum internasional, pembangunan permukiman itu ilegal, tapi Israel selalu menentangnya. Saat ini, menurut The Jerusalem Post, telah berdiri 1.650 unit permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, 277 unit di Efrat dan Gush Etzion, serta 50 unit di Ma'aleh Adumim.
| AP | UPI | JPOST | DRE
