UNESCO Sesalkan Sikap Amerika soal Palestina

TEMPO.CO, JENEWA:- Direktur Jenderal Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Irina Bokova, menyesalkan keputusan pemerintah Amerika Serikat yang akan menghentikan suntikan dana ke lembaga yang dipimpinnya tersebut. "Amerika Serikat adalah rekan kerja penting UNESCO," ujar Bokova,  Kamis 3 November 2011. 

Bokova berharap Washington tetap bersedia duduk di organisasi tersebut. "Sampai keputusan itu diambil, kami berharap masih tetap melakukan kerja sama," tutur Bokova lagi. Sebab, kata dia, UNESCO sulit menjalankan sejumlah program, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan demokrasi, tanpa dukungan Amerika Serikat.

"Berkat sumbangan dana Amerika Serikat dan Israel, kami bisa membuat kurikulum yang memastikan bahwa Holocaust itu tak akan pernah terlupakan," ujar Bokova. Washington meradang setelah UNESCO menggelar pemungutan suara yang membuat Otoritas Nasional Palestina masuk menjadi anggota penuh organisasi tersebut.

Langkah itu diambil Palestina guna mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Keanggotaan Palestina di Israel, misalnya, membuat sejumlah situs bersejarah yang berada di wilayah Otoritas Palestina dan Laut Mati diakui dunia. Sebelumnya, Presiden Mahmud Abbas telah meminta keanggotaan penuh di PBB.

Ini sebuah upaya yang ditentang Amerika Serikat dan Israel. "Palestina tidak menginginkan negosiasi," kata Wakil Menteri Israel Danny Ayalon, Rabu lalu. Maklum saja, langkah Palestina menuju panggung organisasi dunia dikhawatirkan bakal membuat Israel kian terisolasi. "Langkah ini memperlakukan Israel," kata diplomat Barat seperti dikutip harian Israel, Haaretz.

"Sangat problematis dan bakal sulit dihentikan," tutur diplomat tersebut. Tak berlebihan, sebab Palestina berencana mengajukan hal serupa ke 16 lembaga dunia lain. Cuma, rencana ini berbarengan dengan pengumuman Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan rencana pembangunan 2.000 apartemen baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

"Kami akan terus membangun Yerusalem, daerah sekitarnya, dan juga rakyatnya," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah ini dianggap Palestina sebagai hukuman karena keanggotaan dari UNESCO. Namun Netanyahu menyanggah. "Ini adalah hak dan kewajiban kami, bukan hukuman," tuturnya.

l REUTERS | AP | HAREETZ | ANDREE PRIYANTO