TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan Satrio Widjojo menilai polisi terlalu emosional saat menghadapi peserta Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Papua, pada 19 Oktober lalu. "Polisi sudah terprovokasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Menurut Muridan, polisi semestinya tak menyerbu kongres, sehingga tak perlu terjadi kekerasan. Akibat penyerbuan itu tiga orang tewas. Polisi menahan enam orang dengan tuduhan makar, termasuk Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, yang diangkat sebagai Presiden Negara Federasi Papua Barat, dan Edison Waromi sebagai perdana menteri.
Ia mengatakan aparat keamanan sebenarnya cukup menangkap para proklamator yang menyatakan diri sebagai presiden dan perdana menteri. "Tangkap saja tokoh-tokohnya," ujar Muridan.
Bahkan dia menilai proklamasi seperti itu tak perlu diributkan. Muridan mengambil contoh Amerika Serikat dan Australia. "Setiap tahun orang-orang Hawaii melakukan proklamasi. Begitu pula orang Aborigin, Australia, setiap tahun mengibarkan benderanya." Contoh seperti Hawaii dan Aborigin itu, kata dia, hanya aspirasi politik lokal dan tidak ditanggapi dengan kekerasan.
Muridan juga mempertanyakan kehadiran aparat TNI di kongres tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 17 dan 18, kata dia, mengisyaratkan pengerahan aparat TNI itu harus mendapatkan perintah dari presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Juga:
Tapi Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Efri Triassunu berkilah kehadiran TNI di lokasi kongres atas permintaan dari kepolisian. TNI tidak ikut campur saat penyerbuan. "Kami hanya diminta bantuan, ada permintaan resminya," katanya.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua menilai tudingan makar atas pelaksanaan kongres itu berlebihan. "Kami belum mendapati ada unsur makar saat Kongres Papua itu," ucap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Julles Ongge, kemarin.
Menurut Julles, pengibaran bendera Bintang Kejora dan deklarasi Negara Federasi Papua Barat belum memenuhi unsur melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Peserta kongres itu kan tidak bersenjata, kecuali kalau mereka bersenjata dan memberontak, terus menembak aparat dan membentuk resmi negara di dalam negara, itu baru bisa disebut makar," ujarnya.
Tapi bekas Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan menilai sebaliknya. "Ini jelas makar. Kami sudah memberi kesempatan menggelar kongres, tapi bukan memberi kesempatan membentuk negara dalam negara," katanya.
Sementara itu, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan pemerintah segera melantik Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Unit ini akan dipimpin oleh mantan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Mayor Jenderal Bambang Darmono.
Unit ini, kata Dewi, adalah pendekatan baru untuk meningkatkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Papua. "Tidak hanya pendekatan ekonomi, tapi pendekatan sosial, budaya, dan politik, yang juga memajukan komunikasi," katanya.
JERRY OMONA (PAPUA) | FEBRIYAN | MUNAWWAROH | DEDDY S
