Usul BBM Bersubsidi untuk PT Kereta Api Ditolak

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menolak memberikan bahan bakar bersubsidi untuk PT Kereta Api Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyarankan PT Kereta  mengoptimalkan dana Publik Service Obligasi (PSO)  yang diberikan setiap tahun untuk operasional perusahaan.

"Fokus saja kesana, itu juga sudah subsidi. Ada PSO dan subsidi BBM, kan jadinya double, " kata Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 7 November 2011.

Permintaan mendapatkan BBM bersubsidi datang dari PT Kereta Api yang diakukan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN telah mengkaji permintaan tersebut. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan permintaan direksi PT Kereta tersebut cukup realistis. Mereka berharap adanya BBM bersubsdisi mampu menekan biaya produksi. Sehingga tarif kereta bisa ditekan menjadi murah. Dengan begitu pengguna jasa, khususnya angkutan barang bisa lebih banyak menggunakan akses kereta api ketimbang angkutan barang lainnya,  seperti truk.

Kelebihan lainnya ujar menurut Dahlan, akan menekan kemacetan lalu lintas akibat melimpahnya penggunaan truk di jalan raya setiap hari.
"kalau truk itu bisa mendapat bbm bersubsidi, kenapa kereta api tidak?,"ujarnya, di Jakarta, Selasa 1 November 2011.

Perusahaan pelat merah itu membutuhkan BBM bersubsidi untuk menekan biaya operasional sehingga moda transportasi massal ini bisa mengenakan tarif lebih murah. Penggunaan BBM dengan tarif industri diklaim menambah beban perusahaan sebesar Rp 360 miliar setahun. Perusahaan pun dibebani Pajak Pertambahan Nilai sekitar Rp 100 miliar per tahun.

Pemerintah sendiri, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, dalam rangka kewajiban pelayanan penumpang, akan menggelontorkan dana segar sebesar Rp 770 miliar untuk PT Kereta Api dari total 2 triliun dana PSO yang dialokasikan pemerintah di tahun 2012. "Lebih baik PT KAI bisa menghitung dana PSO dengan benar. Mau pakai apapun mereka (PT KAI) tetap dapat subsidi," katanya.

Bambang belum bersedia menyebut langkah  yang akan dilakukan Kementerian  terkait permintaan BBM bersubsidi  untuk Kereta Api Barang yang didukung Kementrian BUMN dan Dewan."Nanti ada pers rilisnya, tunggu saja," katanya.


ALWAN RIDHA RAMDANI | ERWINDAR