TEMPO Interaktif, Bandung - Forum Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Indonesia merekomendasikan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan Standar Operatioan Procedure atau SOP mengenai penanggulangan tanggap darurat. "Penanganan bencana itu sarat dengan koordinasi dan komando. Jadi tidak boleh banyak tangan, harus satu komando, siapa yang bertanggungjawab mengendalikan penanganan bencana itu," kata Ketua Forum itu yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat Udjwalprana Sigit di Bandung, Senin 7 November 2011.
Organisasi yang dibentuk mewakili semua BPBD untuk menjadi partner BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merekomendasikan itu. Sigit beralasan, koordinasi penanganan bencana di lapangan masih belum punya standar operasi yang menjadi acuan. "Misalnya logistik tidak datang, siapa yang harus bertanggungjawab, jangan nanti melempar tanggungjawab," ujar Sigit.
Penanganan tanggap darurat bencana selama ini melibatkan banyak lembaga baik sipil, pemerintah, dan meliter. "Ini kan perlu SOP yang jelas. Sebab semua punya SOP sendiri," Sigit menambahkan. Saat ini, paparnya, standar operasi itu tengah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sigit yang baru ditunjuk dua pekan lalu memimpin Forum itu juga meminta pemerintah pusat membenahi peralatan dan logistik untuk menghadapi bencana. Dia berlasan, setiap daerah kemampuan anggarannya berbeda-beda.
Khusus Jawa Barat, Sigit mengatakan, ada 13 daerah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal Jawa Barat termasuk daerah yang rawan bencana. Misalnya, ancaman bencana banjir di kawasan Bandung serta Jawa Barat utara, bencana longsor diantaranya Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya, kemudian bencana gempa dan tsunami yang beresiko terjadi di pesisir Garut sampai Sukabumi. Menghadapi kemungkinan sejumlah bencana itu, pemerintah Jawa Barat menyiapkan anggaran khusus setiap tahunnya Rp 75 miliar.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, Bayu Jaya, mengatakan di wilayahnya sedikitnya 15 titik rawan bencana. Masyarakat diminta untuk waspada terutama di saat musim penghujan seperti sekarang. "Kami sudah mendata, sedikitnya ada 15 titik rawan bencana di Kabupaten Majalengka ini," kata dia.
AHMAD FIKRI | IVANSYAH