TEMPO Interaktif, Jakarta -Kritikan pedas Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengenai banyak pejabat pemerintah yang gila hormat dan banyak memanfaatkan fasilitas negara juga ditanggapi Ketua DPR Marzuki Ali. Menurut Marzuki sebaiknya Mahfud langsung menyebutkan nama pejabat yang dia maksud.
"Jangan dibilang nanti saya tersinggung karena menjawab pertanyaan media," katanya saat dihubungi Tempo, Minggu 13 November 2011.
Marzuki mengatakan, sebagai penegak hukum, yang diharapkan dari Mahfud bukan hanya pernyataan-pernyataannya saja, tapi juga langkah kongkris memberantas korupsi. Salah satunya dengan bekerja dan kinerjanya sebagai bagian dari aparat, bisa sesuai harapan. "Dimana korupsi semakin berkurang, dan korupsi-korupsi 'big fish' bisa terungkap dan pelakunya masuk penjara," ucapnya.
Seperti diketahui, Minggu 13 November 2011, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengkritik para pejabat negara yang selama ini dinilainya banyak minta dihormati secara berlebihan. “Perilaku itu merupakan bibit bagi praktek korupsi,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, perilaku itu merupakan praktek korupsi non-konvensional yang sulit diukur jika hanya merujuk pada UU tentang Pemberantasan Korupsi.
Dalam prakteknya, kata Mahfud, para pejabat banyak yang berusaha memanfaatkan jabatannya untuk meminta perlakuan khusus. “Misalnya kalau mau menghadiri suatu acara mereka minta dikawal menggunakan mobil sirene. Jika tidak dijemput ramai-ramai seperti itu mereka merasa tersinggung,” kata dia.
Dia menambahkan bahwa korupsi non-konvensional itu juga bisa diartikan dengan perilaku para pejabat yang menelantarkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Mahfud menilai prilaku itu ibarat candu. Bahkan seringkali menggiring seseorang untuk berani melakukan tindak pidana korupsi konvensional.
INDRA WIJAYA
