Korupsi Tinggi, Indonesia Belum Siap Bangun PLTN  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan bahwa saat ini Indonesia belum siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Ketidaksiapan Indonesia bukan disebabkan oleh kemampuan para insinyur, namun lebih pada persoalan masih tingginya tingkat korupsi dan lemahnya pengawasan. "Pembangunan PLTN jika dikorupsi bisa sangat berbahaya," katanya, Senin, 14 November 2011.

Widjajono mencontohkan, pada proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang saat ini banyak bermasalah karena lemahnya faktor pengawasan. "PLTU batu bara 10 ribu megawatt banyak yang tidak beres karena disebabkan persoalan kontrak, pengawasan, dan KKN, bukan masalah insinyurnya yang tidak pintar. Kalau ini terjadi di PLTN bagaimana?"

Meskipun biaya listrik yang dihasilkan PLTN jauh lebih murah dibanding menggunakan bahan bakar minyak, tetap masih kalah dibandingkan dengan menggunakan batu bara.

Biaya listrik menggunakan bahan bakar minyak sekitar US$ 36 sen per kwh, menggunakan PLTN sekitar US$ 12 sen per kwh. Sementara biaya listrik dengan menggunakan batu bara hanya sekitar US$ 9 sen per kwh.

"Dibandingkan dengan batu bara saja, PLTN masih lebih mahal, apalagi kalau dimasukkan pertimbangan biaya risiko yang akan dihadapi. Saya kira kita mesti terbuka dengan persoalan biaya ini," ujarnya.

Menurutnya, ada dua pertimbangan mengapa sebuah negara menggunakan PLTN, yaitu pertimbangan terbatasnya sumber daya alam untuk pembangkit listrik dan pertimbangan militer.

Mahalnya biaya listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak mendorong negara-negara yang tidak memiliki sumber energi cukup beralih ke nuklir. Sedangkan Indonesia sendiri dianggap masih memiliki banyak alternatif energi pembangkit listrik selain bahan bakar minyak yang masih bisa dioptimalkan.

"Selain itu juga ada pertimbangan pertahanan, seperti yang dilakukan oleh Iran. Kalau sekarang yang jadi pertimbangan adalah untuk pertahanan, ya tentu akan beda lagi," katanya.

Karena itu, Indonesia tidak perlu terlalu buru-buru menggunakan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri meskipun Malaysia sudah berencana akan membangun PLTN. "Optimalkan dulu sumber daya yang ada," katanya.

Jika pada saatnya nanti PLTN sudah memang benar-benar dibutuhkan dan Indonesia siap, sebaiknya Indonesia bekerja sama dengan negara yang dinilai mampu dan siap untuk membuat PLTN.

"Kalau kerja sama dengan Singapura itu bagus karena Singapura terbukti tidak banyak masalah. Nanti listriknya sebagian dikirim ke Singapura, namun Singapura juga belum tentu bersedia," ujarnya.

AGUNG SEDAYU