Protes, Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Walk-Out

TEMPO.CO, Bandung - Enam anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat walk-out saat Sidang Paripurna yang mengagendakan penyerahan Rancangan ABPD Jawa Barat dibuka gara-gara permintaan rotasi fraksinya tidak dituruti. ”Anggota Fraksi Demokrat yang masih fatsun dengan partai saya minta keluar,” kata Ketua Fraksi Demokrat Awing Asmawi di sela rapat itu, Senin, 14 November 2011.

Awing meminta Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara, yang memimpin Sidang Paripurna ikut keluar dari ruang sidang. Insiden itu terjadi diawali interupsi Awing selepas Irfan mengetuk palu sidang menandai dibukanya Rapat Paripurna hari itu. Dalam interupsi itu, Awing minta agar pimpinan sidang, Irfan, membacakan permintaan partainya soal rotasi anggota Fraksi Demokrat di sejumlah komisi.

Awing meminta surat yang dikirim partainya pada 14 September lalu dibacakan secara terbuka. Jika tidak, dia mengancam akan mengajak semua anggota Fraksi Demokrat yang hadir hari itu untuk walk-out dan bersamanya menemui Ketua DPD Partai Demokrat, Iwan Sulandjana. Atas permintaan itu, Irfan menolak. ”Tidak dibacakan,” kata Irfan.

Aksi Awing hanya diikuti oleh lima anggota DRPD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, yakni Sekretaris Fraksi Didin Supriadin, Roby Suganda, Adi Gunawan, Mahaputra, serta Toto Purwanto Sandi. Padahal, dari absensi Rapat Paripurna yang dibacakan Sekretariat DPRD Jawa Barat, dari 28 anggota fraksi itu, ada 21 orang yang hadir.

Menurut Awing, tindakannya sepengetahuan Ketua DPD Partai Demokrat. Aksi walk-out sengaja dilakukannya sebagai protes fraksinya atas belum juga turun keputusan soal rotasi internal anggota Fraksi Demokrat di Alat Kelengkapan Dewan.

Dia membandingkan dengan permintaan fraksi lain yang sudah ditindaklanjuti, sementara permintaan partainya tak kunjung dipenuhi. ”Kita lihat lembaga ke Dewanan ini sudah diskriminatif, surat-surat fraksi lain (meminta yang sama) sudah ditindaklanjuti dengan adanya pergeseran,” katanya. ”Ini sudah pelecehan pada Partai Demokrat dan saya harus mengambil sikap.”

Awing mengatakan, rotasi internal anggota fraksi merupakan kewenangan penuh partai. Dia, katanya, hanya menjalankan perintah partai dan aksi walk-out sengaja dilakukan sebagai bentuk protesnya. ”Rotasi itu terserah partai, (anggota fraksinya yang menjadi) Ketua DPRD kalau mau diganti partai bisa kapan saja,” katanya

Dia berencana melaporkan insiden itu pada Ketua DPD Partai Demokrat. Soal mayoritas anggota fraksi yang ”membangkang”, Awing mengatakan, akan melaporkannya. ”Bagi saya tinggal melaporkan saja sesuai dengan fakta yagn ada, siapa yang fatsun pada partai, siapa yang tidak,” kata Awing.

Khusus untuk Irfan yang menolak meninggalkan ruang rapat, Awing berencana akan mengirim surat teguran. ”Terhadap Ketua DPRD pun, fraksi akan menegur. Akan saya konsultasikan ke pimpinan partai,” katanya.

Usai rapat Paripurna, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara mengatakan, permintaan Fraksi Demokrat sudah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah. Dia mengaku, yang meminta rotasi tak hanya Demokrat, fraksi lainnya brasal dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan fraksi gabungan Hanura-PKB.

Irfan mengatakan, Badan Musyawarah memutuskan pergeseran itu baru berlaku efektif Januari nanti, di awal tahun anggaran. Dia beralasan, mengikuti Tata Tertib DPRD Jawa Barat Pasal 46 yang mengatur pergantian Alat Kelengkapan Dewan dilakukan di awal tahun anggaran. ”Semua fraksi yang mengusulkan pergantian ini memahami, mereka menerimanya,” katanya.

Dia mengaku, hasil keputusan Badan Musyawarah itu sudah diserahkan pada masing-masing fraksi. Soal Awing yang masih mempertanyakan itu, Irfan mengaku tidak tahu. ”Mungkin salah baca atau belum membaca. Kita tidak paham, (toh) dari 28 anggota Fraksi Demokrat hanya 6 (orang yang walk-out),” kata Irfan.

Aksi walk-out Awing dan 5 anggota Fraksi Demokrat, dinilainya hak masing-masing anggota Dewan. Soal tudingan Awing yang menyebutnya tidak patuh pada partai, Irfan mengatakan, urusan nanti. ”Itu urusan partai nanti saja, saya juga pengurus harian partai,” katanya. Dia mengaku, sudah menyampaikan keputusan Badan Musyawarah itu pada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. ”Saya sudah bicara dengan Ketua Partai bahwa begini tata tertibnya.”

AHMAD FIKRI