TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk mengendalikan banjir di beberapa daerah. Anggaran itu siap dikucurkan tahun depan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Angka itu naik dibanding anggaran pengendalian banjir tahun ini sebesar Rp 4 triliun.
“Dana itu sebagian besar untuk proyek normalisasi sungai di beberapa daerah dan untuk darurat pengendalian banjir,” kata Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Amron, Kamis, 17 November 2011.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir, antara lain normalisasi sungai di Sulawesi Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, serta Sungai Bengawan Solo, yang kapasitasnya menurun karena selama 40 tahun belum pernah dilakukan normalisasi. Ia menyebut, untuk normalisasi Sungai Bengawan Solo saja, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1,5 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Selain itu, proyek lainnya adalah normalisasi Sungai Citarum dengan kebutuhan anggaran Rp 800 miliar dan proyek multi-years pelebaran tiga dari tiga belas kali di Provinsi DKI Jakarta. Tiga kali itu adalah Pesanggrahan, Kali Angke, dan Sunter. Anggaran yang dicairkan mencapai Rp 400 hingga 500 miliar.
“Untuk normalisasi tiga kali di Jakarta ini, masa pengerjaannya sekitar tiga hingga empat tahun. Saat ini prosesnya sudah mulai dikerjakan,” tambahnya.
Selain normalisasi sungai, anggaran itu juga akan digunakan untuk antisipasi penanganan banjir lima tahunan di wilayah Jabodetabek berupa pengadaan 51 pompa air untuk waduk, 245 pompa pengendali banjir, 36 pintu pengendali banjir, serta pembangunan drainase di daerah titik rawan banjir di Jakarta.
Anggaran penanganan banjir ini sebagian besar dialokasikan di Jakarta. Alasannya, potensi banjir yang cukup tinggi. “Saat ini saja ada 67 titik rawan banjir terdeteksi di wilayah Jakarta, di antaranya berada di wilayah Teluk Betung, Kebon Kacang, dan wilayah Jalan MH Thamrin,” kata Amron.
MUHAMMAD TAUFIK
