Kantor KPK Jadi Tempat Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan tempat pembuangan sampah oleh para demonstran. Sebanyak dua karung sampah dibuang oleh massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tangkap Mafia Pajak di depan pintu masuk kantor komisi antikorupsi itu.

Karena sampah-sampah ini, bau busuk di depan kantor KPK menguar ke mana-mana. Sampah ini dibiarkan satu menit, kemudian dibersihkan oleh office boy di KPK.

Aksi buang sampah ini sebagai bentuk simbolis kekecewaan para demonstran. "KPK hanya tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, " kata Koordinator Aksi Laode Kamaluddin, Senin pagi, 21 November 2011.

Unjuk rasa massa ini juga diwarnai dengan kehadiran empat manusia cebol yang dibalut dengan cat hitam. Tangan mereka dirantai menjadi satu.

Dalam aksi ini, massa meminta KPK agar menuntaskan kasus pajak yang diduga melibatkan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjabat Wakil Presiden, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Darmin Nasution. "KPK harus memeriksa mereka," kata Laode.

Aliansi menyebut Boediono terlibat dalam dugaan permainan pajak Bank Mandiri pada 2002. Pajak Bank Mandiri sebesar Rp 2,24 triliun itu jatuh tempo pada 4 Agustus 2002. Namun, atas terbitnya perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 dengan Pasal 4A pada 14 Mei 2003, serta Surat Keterangan Fiskal Direktorat Jenderal Pajak nomor 156/WPJ.07/BD.03/2003 pada 23 Juli 2003 menjadi landasan dibatalkannya penyetoran pajak itu ke kas negara.

Bank Mandiri, kata Aliansi, waktu itu telah pernah menyetor pajak sebesar Rp 1,1 triliun, tapi dibatalkan dengan adanya peraturan menteri itu.

Aliansi juga menyebut, pada 23 Agustus 2005 Menteri Keuangan kembali mengeluarkan peraturan nomor 75/PMK.03/2005 yang satu isinya menghapus Pasal 4 A tersebut. Aliansi menduga fakta itu menjadi bukti keterlibatan Boediono yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan dalam skandal pajak tersebut.

Adapun Sri Mulyani disebut terlibat dalam skandal pajak dengan Paulus Tumewu serta Darmin Nasution ihwal pembayaran pajak PT HLSI.

Aksi ini sudah yang kesekian kalinya digelar oleh massa Aliansi. Pada unjuk rasa pekan lalu, massa melibatkan beberapa politikus, di antaranya Permadi, Budiman Sujatmiko, dan mantan Wakil Menteri Perindustrian Rizal Ramli.

RUSMAN PARAQBUEQ