Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Negara Berkembang Desak Negara Maju Kurangi Emisi  

image-gnews
TEMPO/Zulkarnain
TEMPO/Zulkarnain
Iklan

TEMPO Interaktif, Durban - Delegasi negara berkembang meminta komitmen yang tegas dari negara maju untuk ikut mengurangi emisi gas karbon di dunia dalam konferensi perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan, yang dimulai pada Senin, 28 November 2011. Saat ini jumlah gas karbon di dunia telah meningkat pesat 40 persen dibandingkan tahun 1990-an. "Harus ada kepastian negara maju ikut berupaya mengurangi emisi gas secara terukur," kata Wei Su, wakil kepala delegasi Cina.

Su menyatakan pendapatnya atas nama negara berkembang, yaitu Cina, Brasil, Afrika Selatan, dan India yang kini sedang mati-matian mengatasi perubahan iklim. Dalam kesepakatan tahun 1997, perlu 35 negara industri yang berkomitmen memangkas emisi karbon sampai 5 persen hingga 2012. Tapi komitmen itu akan berakhir tahun depan, sehingga perlu diperbarui dengan komitmen lanjutan. "Protokol Kyoto adalah landasan dari rezim iklim dan periode kedua penting bagi kesuksesan konferensi ini," ujar Su.

Amerika Serikat (AS) merupakan pencemar terbesar di dunia per kapita dan mengatakan tidak akan mendaftar untuk Protokol Kyoto yang diperbarui. AS ingin memaksakan pakta kewajiban kepada negara-negara berkembang seperti Cina dan India. Jepang, Kanada, dan Rusia--tiga negara kunci dalam kesepakatan Kyoto--menyatakan dengan jelas tidak akan mendaftar pada periode komitmen kedua. Sedangkan Eropa mengatakan dapat menerima kelanjutan Protokol Kyoto dan menunjukkan mereka serius tentang pengurangan besar dalam tahun-tahun mendatang.

Mengacu pada perbedaan, Su menegaskan dukungan untuk bekerja menuju perspektif ambisius dan adil, memastikan implementasi penuh, efektif, dan berkelanjutan pada konferensi ini dan Protokol Kyoto.

"Kami kembali mengingatkan yang hampir tidak dibayangkan bahwa sebuah negara akan meninggalkan Protokol Kyoto untuk melakukan lebih. Sebagai pihak yang bekerja di bawah mandat Bali Roadmap untuk menyepakati periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto dan untuk mengaktifkan penuh," katanya.

Dengan begitu, pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan dari konvensi melalui aksi jangka-panjang koperasi, sekarang, hingga dan setelah 2012, Su menegaskan kembali perlunya fokus pada mandat ini. Dia menekankan bahwa kelanjutan  mekanisme fleksibilitas dari Protokol Kyoto bergantung pada pembentukan komitmen pengurangan emisi oleh negara maju diukur berdasarkan komitmen kedua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Berry Nahdian Forya mengatakan Indonesia juga akan memperjuangkan hal yang sama dengan yang disuarakan Cina. Indonesia mendesak negara maju ikut berkomitmen dalam pengurangan emisi karbon. "Selama ini negara maju hanya memberikan bantuan kepada negara berkembang," katanya. Walhi telah mengirimkan satu orang delegasi mengikuti konferensi itu. Lebih jauh ia mengatakan bantuan itu lebih banyak merupakan bagian dari pinjaman.

Berry juga mendesak agar Indonesia dalam konferensi itu tidak hanya mencari bantuan asing. Seharusnya, kata dia, Indonesia lebih mengarahkan pada upaya kegiatan adaptasi ketimbang mitigasi yang selama ini dilakukan. "Indonesia merupakan negara yang terkena dampak. Jadi harus yang sifatnya adaptasi," ujarnya.

Protokol Tokyo pun harus dilanjutkan. Ia mengatakan negara maju belum bisa memenuhi kewajiban mengurangi emisi 5,2 persen yang selama ini belum berjalan. "Mekanismenya harus diperbaiki," ujarnya.

XINHUA | EKO ARI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

26 Juni 2018

PLTU Celukan Bawang. Facebook.com
Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

Aktivis lingkungan meminta hakim mengakomodasi dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan PLTU batubara.


Stephen Hawking: Keputusan Trump Bisa Mengubah Bumi Jadi Venus

4 Juli 2017

Stephen Hawking, di kota New York, 2016. Hawking dikenal sebagai penemu teori Big Bang dan Black Hole, dari bukunya The Biref History of Time. Getty Images/Bryan Bedder
Stephen Hawking: Keputusan Trump Bisa Mengubah Bumi Jadi Venus

Stephen Hawking menilai tindakan Trump mundur dari Kesepakatan Iklim Paris bisa membuat Bumi menjadi seperti Venus dengan suhu 250 derajat.


Dunia Kecam Keputusan Trump Tarik AS dari Perjanjian Iklim Paris

2 Juni 2017

Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, di Taman Mawar Gedung Putih di Washington, AS, 1 Juni 2017. REUTERS/Joshua Roberts
Dunia Kecam Keputusan Trump Tarik AS dari Perjanjian Iklim Paris

Para pemimpin dunia mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris 2015.


Donald Trump Umumkan AS Mundur dari Perjanjian Perubahan Iklim

2 Juni 2017

Presiden Donald Trump berbicara selama reli di Kentucky Exposition Center, di Louisville, 20 Maret 2017. AP/John Minchillo
Donald Trump Umumkan AS Mundur dari Perjanjian Perubahan Iklim

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS menarik diri dari perjanjian perubahan iklim yang disepakati di Paris pada 2015.


Elon Musk Tinggalkan Trump Jika AS Keluar dari Kesepakatan Paris

1 Juni 2017

Elon Musk, miliarder yang menjadi CEO dua perusahaan, yaitu mobil listrik dan pembuat roket SpaceX, menegaskan ia membeli mobil di lelang bulan lalu. Maxine Park USA TODAY
Elon Musk Tinggalkan Trump Jika AS Keluar dari Kesepakatan Paris

Elon Musk mengumumkan jika Presiden Trump mundur dari kesepakatan internasional Paris, dia akan mundur dari semua dewan penasihat Gedung Putih.


Teken Paris Agreement, Indonesia Harus Ajak Aktor Non-Negara

23 April 2016

Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam pertemuan KTT Perubahan Iklim (COP21), Paris, Prancis, 30 November 2015. dok. biro pers dan media istana
Teken Paris Agreement, Indonesia Harus Ajak Aktor Non-Negara

Setelah meneken Paris Agreement, pemerintah harus implementasikan pembangunan rendah karbon.


170 Negara Teken Paris Agreement, Arab Saudi Masih Nunggu

23 April 2016

Ratusan aktivis lingkungan mengatur tubuh mereka untuk membentuk tulisan pesan harapan di depan Menara Eiffel di Paris, Prancis, 6 Desember 2015. Aksi ini bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim Dunia 2015 (COP21) terus di Le Bourget, Prancis. REUTERS/Benoit Tessier
170 Negara Teken Paris Agreement, Arab Saudi Masih Nunggu

Respon terbaru dunia terhadap peningkatan suhu, naiknya permukaan air laut dan dampak lain dari perubahan iklim.


Realisasikan COP 21, KLHK Gelar Festival Iklim di JCC  

1 Februari 2016

Mantan Sekretaris Jenderal DPD RI, Siti Nurbaya Bakar. TEMPO/Subekti.
Realisasikan COP 21, KLHK Gelar Festival Iklim di JCC  

KLHK menggelar Festival Iklim di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-4 Februari 2016, agar semua pihak mengerti kesepakatan COP 21 di Paris.


Festival Iklim Paparkan Langkah Lanjut Kesepakatan Paris

31 Januari 2016

Presiden Joko Widodo disambut Presiden Prancis Franqois Hollande dalam Leader Event KTT Perubahan Iklim Paris 2015 (COP) 21, 30 November 2015. TEMPO/Agustina Widiarsi
Festival Iklim Paparkan Langkah Lanjut Kesepakatan Paris

Festival pada 1-4 Februari ini diadakan KLHK, Pemerintah Norwegia dan UNDP Indonesia.


Siti Nurbaya: Indonesia Siap Jalankan Paris Agreement  

18 Desember 2015

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan pers terakit pengumuman nama perusahaan pembakar lahan dan hutan di Jakarta, 18 September 2015. Siti Nurbaya mengatakan 20 perusahaan nasional juga tengah diselidiki aparat kepolisian. ANTARA/Muhammad Adimaja
Siti Nurbaya: Indonesia Siap Jalankan Paris Agreement  

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pastikan Indonesia akan jalankan Kesepakatan Paris atau Paris Agreement.