Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Distribusi Raskin ke-13 Akan Hambat Inflasi

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah dan Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk segera mengelola beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13 agar dapat terdistribusi dengan baik dan cepat. Tujuannya untuk meredam inflasi akhir tahun.

"Jangan sampai terulang kejadian tahun lalu, di mana inflasi meroket akibat kenaikan harga beras yang dipicu oleh keterlambatan distribusi raskin," kata anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel, melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo, Ahad, 4 Desember 2011.

Seperti diketahui, DPR melalui Badan Anggaran sudah menyetujui penggunaan dana stabilisasi pangan sebesar Rp 1,27 triliun untuk penyaluran raskin pada Desember ini. Raskin akan diberikan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Menurut Kemal, keterlambatan penyaluran raskin akan menyebabkan penambahan permintaan beras yang besar karena sebanyak 17,5 juta RTS raskin akan membeli beras di pasar. "Fenomena seperti ini tidak boleh terulang dan harus diantisipasi dari sekarang," ujar Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI itu.

Badan Pusat Statistik telah melaporkan terjadinya inflasi yang relatif rendah, yakni sebesar 0,34 persen pada November 2011. Sementara inflasi year on year mencapai 4,15 persen. "Dengan inflasi tahun kalender Januari-November 2011 yang mencapai 3,2 persen, saya optimistis inflasi tahun 2011 bisa di bawah 4 persen, jauh di bawah asumsi APBN-Perubahan 2011 yang sebesar 5,3 persen," ucap Kemal.

Namun, kata Kemal, hal itu mensyaratkan alokasi raskin harus terdistribusi dengan baik. Persediaan pangan bergejolak (volatile food) dan distribusinya juga harus terkelola. Selain itu, kepastian kecukupan stok barang harus diinformasikan kepada pasar agar pedagang dan konsumen tidak panik, di mana kepanikan itu dapat menyebabkan kenaikan harga.

"Dengan demikian, tekanan inflasi pada akhir tahun yang cukup tinggi karena faktor musiman dari Natal dan tahun baru bisa dikendalikan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemal menyatakan keberhasilan pengendalian inflasi tahun ini secara umum merupakan kontribusi penting dari kedisiplinan Bank Indonesia, pemerintah, dan dukungan ekspektasi dari masyarakat. "PR kita adalah bagaimana keberhasilan tahun ini bisa berkelanjutan sehingga inflasi tahun depan juga bisa rendah," ucapnya.

Menurut dia, jika pemerintah dapat melakukan terobosan lebih jauh untuk memperbaiki infrastruktur, maka pengendalian inflasi akan lebih baik. Demikian juga penurunan suku bunga kredit menjadi sangat penting dalam meredam biaya dana untuk kegiatan produksi.

Hal itu dinilai sangat penting karena inflasi di Indonesia juga diakibatkan ekonomi biaya tinggi karena kurang memadainya infrastruktur dan mahalnya biaya modal. "Kalau ini bisa diperbaiki, maka akan menjadi pijakan penting untuk bisa membuat inflasi relatif rendah secara berkelanjutan," kata Kemal.

BPS memperkirakan inflasi tahun ini berada di bawah 4,5 persen dan Bank Indonesia memproyeksikan sekitar 3,9 persen. Sementara Perum Bulog melaporkan, sejak awal Januari hingga akhir November, mereka telah merealisasikan penyaluran raskin sebanyak 2,98 juta ton atau 94,78 persen dari target tahun 2011.

Menurut Bulog, ada beberapa daerah seperti Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Barat yang realisasinya sudah mencapai 100 persen. Sedangkan provinsi yang lain realisasinya sebesar 90 persen atau sekitar 98-99 persen. Namun masih ada juga beberapa daerah yang realisasinya sekitar 90 persen dari target.

PRIHANDOKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

53 hari lalu

Petani usai melakukan transaksi digital dengan mengunakan mobile BCA di sebuah pertanian lahan kosong di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Mencermati digitalisasi teknologi yang kini semakin dibutuhkan, BCA terus bergerilya menawarkan beragam kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi finansial, khususnya dalam menyongsong era new normal saat ini. TEMPO/Subekti.
Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT menginisiasi program cetak petani milenial. Mereka diajari tanam cabai hingga bawang.


Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

17 Oktober 2023

Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi. Foto: Canva
Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi.


Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

31 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. Rakornas tersebut mengusung tema Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan. TEMPO/Subekti.
Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

Jokowi menyebutkan terdapat 15 provinsi dan kabupaten/kota yang laju inflasinya di atas tingkat nasional meskipun sudah di bawah 5 persen.


Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

1 Agustus 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P (kanan) dan Amir Uskara (kiri), dan Achmad Hatari (kedua kanan) berfoto bersama usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.


Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

1 Agustus 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

Sri Mulyani memperkirakan inflasi dapat tetap terkendali.


Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

1 Agustus 2023

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,66 persen pada Desember 2022 (month-to-month/mtm).  Tempo/Tony Hartawan
Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

BPS mencatat inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen.


Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

31 Juli 2023

Sejumlah bocah bermain di area persawahan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Desa Pajukukang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu, 25 Juni 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan persentase peluang terjadinya fenomena El Nino di Indonesia pada Juni 2023 menguat dari sebelumnya 50-60 persen menjadi 80 persen sehingga pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera melakukan upaya antisipatif pada wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan dampak lanjutannya. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

Ekonom dari Bank Mandiri, Faisal Rachman, memperkirakan inflasi tahunan terus menurun sepanjang paruh kedua 2023.


ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

30 Juli 2023

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merampungkan pembelian saham perusahaan pesaingnya, PT Jembatan Nusantara, pada akhir Februari lalu. Nilainya Rp 1,3 triliun, menurut data Kementerian BUMN.
ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan penyesuaian tarif angkutan pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia.


BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

3 Juli 2023

Calon pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada September sebesar 1,17 persen (month-to-month/mtm), tertinggi sejak Desember 2014 dengan komoditas utama penyumbang inflasi tersebut adalah harga b ahan bakar minyak (BBM), beras dan angkutan dalam kota. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara tahunan atau year on year pada periode Juni 2023 sebesar 3,52 persen.


IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

30 Juni 2023

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers 'Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Kedaulatan Negara' di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.