foto

TEMPO

Pelesir DPR Dinilai Akal-akalan Serap Anggaran  

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi menuding agenda studi banding DPR ke luar negeri hanya akal-akalan untuk penyerapan anggaran. Menurutnya agenda ini tak lebih dari sekadar jalan-jalan akhir tahun seperti yang banyak dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan. "Ini strategi yang biasa dilakukan supaya penyerapan anggaran maksimal," ujarnya kepada Tempo, Selasa 6 Desember 2011.

Meski pernah mendapatkan kritikan pedas dari masyarakat, DPR kembali melakukan perjalanan ke luar negeri yang tak jelas arah dan tujuannya. Sejumlah rombongan anggota DPR diam-diam melakukan perjalanan keluar negeri. Mereka di antaranyah rombongan Komisi IV, Komisi IX serta Badan legislatif. Komisi IV yang bertolak ke empat negara--Amerika, Cina, Jepang, dan India --beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sedangkan Komisi IX bertolak menuju Korea Selatan dan Hong Kong. Mereka beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sementara Badan Legislatif berangkat ke Cina untuk melakukan studi banding soal pengawasan obat dan makanan.

Uchok mengatakan strategi penghabisan anggaran ini dilakukan agar dalam penilaian kinerja berbasis anggaran DPR dapat dinilai baik. "Karena logika anggaran kita itu logika penyerapan, bukan logika hasil," ujarnya.

Ia menambahkan jika memang DPR beralasan bahwa dalam pembahasan undang-undang dibutuhkan pengalaman berbagai negara dalam mengimplementasikan kebijakan serupa, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh DPR. Misalnya, "Undang saja satu atau dua ahli dari negara-negara itu, kan biayanya tidak terlalu mahal dibanding harus mengirim rombongan keluar negeri," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, dengan mengirimkan rombongan ke luar negeri, maka DPR juga ikut menghabiskan devisa negara. "Karena uangnya dihabiskan diluar negeri dan uang itu tidak kembali ke dalam negeri," ujarnya.

FEBRIYAN